Peace Spillover in Baltic Region

PEACE SPILL OVER IN BALTIC REGION

PEACE SPILL OVER IN BALTIC REGION
Studi Kasus Pada Kebijakan Luar Negeri Swedia Terhadap
Negara Kawasan Baltik

Oleh
Tonny D Effendi S.Sos[1]

Abstrac
Baltic region is one of instability region in Europe post Cold War. This region was under Soviet Union governance before they build the independent state. Estonia, Lituania and Latvia is the new state that was born after the collapse of Soviet Union. Some states in Europe specially states in Scandinavia region which have close border with this region felt that this instability must be stopped. By their stability which was built in European Union, Swedia, one of Scandinavia state try to implement his foreign policy to built stability in this region. From this point of view are describe that the stability of the region must be supported by their “phery-phery” region. So from this is seem like be an spill over effect of stability from European Union to Baltic region and in this paper was example in Sweden foreign policy to the Baltic region.

Latar Belakang
Perang Dingin telah menyebabkan beberapa perubahan di kawasan Eropa. Eropa menjadi terpecah dua yaitu Eropa Barat dengan negara-negara yang mayoritas menjadi sekutu blok liberal pimpinan Amerika Serikat, dan Eropa Timur yang mayoritas menganut faham komuns dibawah pimpinan Uni Soviet serta beberapa negara yang memilih posisi netral dan tidak turut campur dan enggan masuk dalam perseteruan antar dua blok yang berselisih faham tersebut.
Kebijakan pembendungan (containment policy) yang diterapkan oleh blok liberalis dengan membangun negara-negara pembatas (buffer state) yang bertujuan untuk menutup berbagai akses menuju kawasan yang dikuasai oleh blok komunis membuahkan hasil setelah akses ekonomi yang menopang kekuatan politik dan militer blok komunis menjadi bermasalah. Masalah itu kian mencuat karena proyek pengembangan kekuatan militer seperti proyek senjata luar angkasa telah menyedot banyak keuangan Uni Soviet, sementara itu akses ekonomi Uni Soviet terhadap dunia luar semakin sempit dengan diberlakukannya contanment policy oleh negara-negara blok liberal semakin mempersulit posisi Uni Soviet.
Disisi lain perubahan politik yang diterapkan didalm negeri yaitu munculnya kebijakan yang lebih moderat dan dmokratis yang dikemukakan oleh Michael Gorbachev telah membuka peluang berkembangnya demokrasi di Uni Soviet telah membawwa perubahan yang besar dalam pola pikir masyarakat sehingga pada tahun 1989 runtuhlah kekuatan komunisme Uni Soviet dan hal itu sebagai tanda berakhirnya Perang Dingin dengan kemenangan pihak blok Liberalis pimpinan Amerika Serikat.
Runtuhnya Uni Soviet juga membawa perubahan seperti saat ia muncul menjadi kekuatan penyeimbang dunia. Runtuhnya Uni Soviet membawa peluang bagi beberapa negara kecil yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan Uni Soviet untuk melepaskan diri dan mendirikan sebuah negara merdeka. Hal ini juga terjadi pada kawasan laut Baltik di wilayah utara Eropa. Beberapa negara yang berada disekitar laut Baltik seperti Latvia, Estonia dan Lithuania memperoleh kemerdekaan setelah mereka selama beberapa waktu berada dibawah kekuasaan Uni Soviet.
Munculnya negara-negara merdeka baru dikawasan laut Baltik tidak secara serta merta membawa mereka dalam perubahan yang baik, namun harus melalui proses yang panjang. Negara-negara tersebut masih memerlukan bantuan dari engara-negara lain di Eropa untuk emmbangun ekonomi dan politiknya. Selama proses ini terjadi, muncul kekhawatiran akan ketidakstabilan keamanan di kawasan tersebut akibat usia pemerintahan negara yang masih muda. Dari hal itulah kemudian muncul pemikiran dari beberapa negara di kawasan utara Eropa untuk membuat sebuah kebijakan untuk membantu menstabilkan keamanan di Laut Baltik dengan berbagai program bantuan dan pendampingan utnuk membangun negara-negara baru tersebut.
Swedia dan Finlandia merupakan contoh dua negara yang berusaha membantu negara tetangga mereka dalam membangun kestabilan keamanan. Hal itu dilakukan selain sebagai wujud tanggung jawab terhadap akses perubahan yang terjadi pasca runtuhnya Uni Soviet atau berakhirnya Perang Dingin, namun disisi lain, keamanan di Laut Baltic yang berada didalam lingkungan mereka akan sangat berpengaruh pada keamanan domestik dan regional sehingga mereka turut bertanggung jawab dalam menyangga keamanan di kawasan tersebut.
Dalam beberapa analisa yang diberikan oleh para pengamat keamanan dan hubungan internasional, dilihat dari sisi teoritis, peranan yang dilakukan oleh Swedia dna Finlandia dalam menciptakan stabilitas keamanan di Baltik merupakan suatu respon dan imbas dari model security community yang dibangun oleh beberapa negara Eropa baik dalam Uni Eropa maupun dalam NATO. Sehingga dalam tahap perkembangannya model security community ini akhirnya berkembang dan meluber (spill over) kepada daerah – daerah atau kawasan disekitarnya yang juga berperan sebagai penyangga keamanan kawasan Eropa sendiri.
Eropa dianggap sebagai sebuah core atau pusat dari stabilitas keamanan di Eropa. Sedangkan beberapa negara yang berada disekitar Eropa Barat dianggap sebagai pheryphery atau daerah pinggiran. Dari stabilitas keamanan yang ditopang dengan adanya security community ini maka akan muncul suatu dampak luapan dari stabilitas ini yang akan menstabilkan beberapa negara yang berada dalam wilayah pheryphery. Salah satu negara yang kemudian memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas keamanan di daerah “luar” Eropa Barat adaalh Swedia. Swedia merupakan “Regional great power” atau sebuah negara besar pada kawasan Eropa Utara terutama di wilayah sekitar laut Baltik. Dengan kekuatan yang dimilikinya maka Swedia mulai mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk mencari permasalahan yang mungkin bisa ditangani oleh Swedia. Dan masalah tersebut akhirnya ditemukan yaitu masalah keamanan.
Selain karena alsan peran yang memang ingin dimainkan oleh Swedia di kawasan Eropa Utara, antara Swedia, Finlandia dan beberapa negara di kawasan Baltik seperti Latvia, Lithuania dan Estonia memiliki keterikatan sejarah. Negara-negara tersebut pernah berada dalam kekuasaan Kekaisaran Rusia saat mereka mulai menginvasi beberapa kerajaan di Eropa Barat. Perasaan senasib ini juga mendorong Swedia untuk membantu negara-negara tersebut untuk melakukan pembenahan dan pembangunan untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan domestik Swedia.
Peran yang dimainkan oleh Swedia ini dilaksanakan dengan beberapa program kerjasama dan bantuan langsung serta bantuan program pelatihan kepada pemerintah di ketiga negara di kawasan Baltik tersebut. Prinsip bantuan yang dilakukan oleh Swedia adalah pertama dengan membukan akses kerjasama dan kedua adalah setelah akses kerjasama tersebut terbuka maka langkah berikutnya adalah membentuk suatu kjaringan kerjasama yang bersifat partnership. Sehingga dari bentuk kerjasama yang seperti ini maka diharapkan, beberapa program pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Swedia dapat diterima dan berjalan dengan lancar. Selain itu porgram bantuan yang dilaksanakan oleh Swedia juga mendapatkan dukungan dari dua organisasi besar yaitu NATO dan Uni Eropa. Tentu saja dari pihak NATO berharap beberapa negara tersebut pada alhirnya akan bergabung dengan NATO (karena beberapa negara di kawasan Balitik sebelumnya berada dalam pakta Warsawa karena mereka dikuasai oleh hegemoni Uni Soviet) melalui program NATO Enlargement. Hampir sama dengan NATO, Uni Eropa juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut selain karena mereka juga masih termasuk dalam kawasan Eropa sehingga tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan mereka kedalam keangggotaan Uni Eropa selama memenuhi persyaratan tertentu. Dan lebih spesifik lagi, pada masalah keamanan, Uni Eropa berkepentingan terhadap stabilitas keamanan di kawasan Baltik karena akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan Uni Eropa yang juga sedang menjajaki kebijakan European Union Enlargement.
Itulah beberapa hal yang mendasari penulis untuk mengangkat isu peran yang dimainkan oleh Swedia dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Baltik. Satu sudut pandang yang digunakan sebagai pijakan oleh penulis adalah adanya security community yang diantara negara-negara Eropa Barat yang akhirnya meluber kepada beberapa negara yang berada disekitarnya. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mencoba mengkaji secara lebih mendalam tentang kebijakan luar negeri Swedia terhadap negara di kawasan Baltik dalam menciptakan stabilitas untuk mendukung stabilitas yang terlah tercipta diantara negara-negara Uni Eropa.
Konsep Security Community
Konsep security community diperkenalkan oleh Karl Deutch pada tahun 1957 bersmaa dengan beberapa ilmuwan yang lain dalam rangka mencari sevbuah solusi untuk menemukan suaru cara menghilangkan perang di kemudian hari. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Deutch, security community dapat diartikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang disatukan dalam sebuah komunitas yang lebih luas dimana didalamnya terdapat jaminan bahwa masing-masing anggota komunitas tidak akan melakukan penyerangan satu sama lain dan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui jalan lain selain perang.[2]
Berdasarkan definisi yang dikemukakan, terdapat dua bentuk securiy community. Pertama adalah security community yang terbentuk dari upaya penyatuan dibawah satu kendali. Contoh dari security community jenis ini adalah komunitas keamanan di bawah Amerika Serikat. Sedangkan bentuk yang kedua adalah security community yang bersifat pluralistik, dimana negara anggota komunitas tetap mempertahankan kemerdekaannya dan berusaha untuk memelihara keamanan dengan memelihara dan menghormati pemerintah negara lain dalam satu komunitas dan tidak ada negara sebagai core-nya.[3]
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Deuth serta dua jenis securoryt community, maka penulis lebih mnegintensifkan penelitian pada bentuk yang kedua dimana securirty communtity terbentuk diantara negara-negara yang plural dan tidak ada satu kekuatan utama didalamnya. Melalui bentuk ini diharapakan dapat menjawab pertanyaan bahwa bagaimanakah suatu security community dapat memperluas wilayahnya pada wilayah pinggiran (pheri pheri) yang belum stabil keamanannya.
Berbicara masalah security community di kawasan Eropa tidak akan meninggalkan bahasan mengenai sejarah Perang Dingin. Kawasan Eropa merupakan satu kawasan yang sangat tepat untuk menggambarkan sutiasi dimana mekanismebalance of power benar-benar dijaga. Untuk menciptakan perdamaian maka mekanisme ini harus berjalan dengan baik. Pada saat Perang Dingin Eropa terbagi dalam dua kubu yang masing-masing terikat dalam dua blok yaitu Eropa Barat yang sebagian besar mnegikuti blok liberal pimpinan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Eropa Timur yang mengikuti blok komunis dibawah Uni Soviet. Selam terjadinya Perang Dingin keamaanan benar-benar terjaga terbukti dengan tidak terjadinya perang besar selama periode itu. Kondisi keamanan waktu itu tersangga dengan munculnya dua koalisa pertahanan yaitu NATO dan Pakta Warsawa.
Seiring dengan runtuhnya tembok Berlin danhancurnya Uni Soviet, maka berakhirlah Perang Dingin dengan kemenangan blok Liberal. Demikian pula runtuhlah salah satu pilar penyangga keseimbangan keamanan yaitu Pakta Warsawa. Selama itu setelah masa aman dalam Perang Dingin, Eropa Barat menjadi kawasan yang paling aman dan damai serta memiliki stabilitas keamanan yang tinggi. Eropa Barat kemudian menjadi pusat atau core keamanan di kawasan Eropa. Dengan stabilitas keamanan ini maka akan berpengaruh terhadap keamanan disekitar kawasan itu. Yang kemudian emnjadi bahan perhatian adalah jika kemudian muncul negara-negara di sekitar kawasan Eropa Barat yang tergabung dalam NATO atau Uni Eropa dengan kestabilan keamanan yang rendah maka akan terdapat kemungkinan ketidak tabilan tersebut kemudian men-spillover kedalam kestabilan yang telah terjadi tersebut. Maka untuk mengeliminir permaslahan ini muncul beberapa negara Eropa Barat ang berusaha utnuk emmpengaruhi dan memberikan bantuan serta pendampingan untuk mewujudkan kestabilan keamanan minimal di negara-negara di sekitar mereka.
Secara geografis dan politis terdapat beberapa kawasan yang dianggap sebagai daerah yang rawan terhadap ketidakstabilan kemanan yang mana hal itu dirasa dapat menganggu meskipun secara tidak langsung terhadap kestabilan keamanan di negara Eropa Barat (yang tergabung dalam NATO atau Uni Eropa. Beberapa kawasan tersebut antara lain negara-negara di kawasan Baltik, negara di kawasan Balkan, negara di kawasan Mediterania Barat, Timur Tengah dan Ukraina.
Salah satu topik yang menarik yang kemudian menjadi bahasan penulis disinia adalah pada kawasan Baltik. Selama ini beberapa pengamat menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu kestabilan keamanan di suatu kawasan dengan konsep security community diperlukan sebuah negara yang kuat yang mempu berpengaruh secara besar karena kekuatannya untuk mempengaruhi negara disekitarnya agar mematuhi kesepakatan pengendalian kestabilan keamanan. Sebut saja seperti Amerika Serikat. Namun kasus yang unik disini adalah ketika peran tersebut tidak dimainkan oleh negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris maupun Perancis, melainkan oleh Swedia yang notabenenya memiliki kekuatan yang lebih kecil atau bisa dibilang lebih lemah dari beberapa negara yang disebutkan diatas. Hal ini unik karena selain menggunakan kekuatan ekonomi dan militer, Swedia juga melakukan pendekatan budaya yang mana mereka berada pada satu kawasan di Eropa Utara yang memiliki beberapa kesamaan baik dari sisi sejarah maupun budaya. Hal ini turut mendorong berhasilnya peran yang dimainkan oleh Swedia dlaam membangun stabilitas keamanan di kawasan Baltik.
Penggunaan konsep security community dalam menganalisa strategi negara dalam menciptakan stabilitas keamanan dalam hubungannya dengan negara lain bisa dilihat dari aspek analitis yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, pertama, cara apa yang digunakan oleh negara tersbeut dalam mengejar strateginya. Disini kita bisa melihat dalam tiga bentuk hubungan yaitu unilateral, bilateral dan multilateral atau institusional. Perlu dipahami pembedaan anatar bentuk hubungan ini. Unilateral bisa digunakan untuk menganalisa hubungan antara pemerintah Swedia yang mendukung pemerintah Estonia misalnya. Kemudian hubungan bilateral seperti kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Swedia dan pemerintah Finlandia. Dan hubungan multilateral atau isntitusional adalah jika hubungan tersebut kemudian masuk dalam konteks Uni Eropa.[4]
Hal kedua adalah berkaitan dengan bentuk tujuan yang ingin dicapai melalui strategi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Perlu diperhatikan disini bahwa aspek penting didalam pencapaian tujuan ini berkaitan dengan tujuan dari strategi yang diterapkan. Terdapat tiga bentuk tujuan dalam kasus ini yaitu meningkatkan kerjasama, keanggotaan dalam security community Eropa dan transformasi institusional. Pada dua bentuk tujuan yang pertama merupakan tujuan yang tercapai dengan sendirinya ketika negara-negara tersebut berusaha untuk mempengaruhi atau memberikan bantuan untuk menciptakan stabilitas keamanan. Sedangkan tujuan yang ketiga merupakan tujuan yang tidak secara langsung bisa dicapai oleh negara-negara tersebut, yaitu stabilitas kawasan sekitar atau pheripheri. Namun lebih jauh strategi yang dilaksanakan bertujuan untuk membentuk sebuah kerangka kerja institusional yangmana hal ini ditujukan untuk memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan utama yaitu stabilitas keamanan kawasan. Strategi transformasi adalah strategi yang muncul untuk merubah secara fundamental satu atau lebih konteks institusional dalam hubungan kerjasama antar negara Eropa. Maksudnya, strategi yang dilaksanakan akan merubah cara pandang dan hubungan yang selama ini terbangun dalam kerjasama antar negara Eropa dimana sebelumnya banyak dipengaruhi oleh faktor ideologis namun kemudian berkembang menjadi faktor karena merke adalah smaa-sama bangsa Eropa.[5]
Hal ketiga yang juga tidak kalah penting adalah perlunya dibedakan antar tipe area isu dimana strategi tersebut diterapkan. Artinya dalam penerapan strategi tersebut akan ditujukan pada beberapa isu utama. Setidaknya terdapat tiga area isu yang dianalisa yaitu strategi yang berkaitan atau berhubungan dengan maslaah diplomatik dan keamanan. Kedua strategi yang diterapkan berhubungan dengan kerjasama dan perubahan ekonomi. Dan ketiga berhubungan dengan isu budaya, pendidikan yang terbawa dalam proses perubahan sosial untuk mewujudkan civil society.[6]

Kawasan Baltik Pasca Perang Dingin
Negara-negara di kawasan Baltik dan Skandinavia memiliki beberapa persamaan terutama dalam bidang sejarah yaitu mereka sama-sama pernah dikuasai oleh kekuasaan Kekaisaran Rusia dan kemudian berlanjut pada kekuasaan Uni Soviet. Sehingga secara budaya mereka relatif memiliki perasaan yang senasib, terlebih lagi bagi Finlandia dan tiga negara Baltik yang sempat memiliki rasa taum,a setelah mereka dikuasai oleh Rusia hampir selama dua ratus tahun.
Swedia dan Finlandia menganggap pasca keruntuhan Uni Soviet dan ketiga negara di kawasan Baltik memperoleh kemerdekaan dan membentuk negara baru, maka terjadi ketidakstabilan di kawasan tersebut. Sehingga bagi Swedia khususnya kestabilan di kawsan Baltik mutlak harus diciptakan karena jika tidak maka bukan tidak mungkin akan mebawa pengaruh kepada kestabilan yang telah terbentuk di kawasan Skandinavia. Alasan lainnya adalah, bagi negara-negara baru tersebut, penguasaan Rusia dan Uni Soviet selama puluhan tahu tersebut membuat mereka mengalami shock untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri. Ditambah lagi, Rusia, sebagai pengganti Uni Soviet masih mencari tata pemerintahan dan bagaimana ia menempatkan diri di dunia internasional saat itu. Ketidak pastian ini bukan tidka mungkin akan dapat menimbulkan masalah yang akan berdampak pada ketidakstabilan politik domestik dan keamanan. Belum lagi hubungan antara ketiga negara Baltik tersebut dengan Eropa Timur yang smaa-sama dalam keadaan yang belum menentu.
Swedia dan Baltik
Berbeda dengan program bantuan yang diterapkan oleh negara tetangganya, Finlandia, Swedia memilih peran secara umum yaitu mencakup program bantuan dan pendampingan kepada seluruh negara di kawasan Baltik. Sedangkan Finlandia lebih memusatkan diri pada Estonia. Pada tahun 1995, Swedia memunculkan program nasional berupa program pendampingan pembentukan demokrasi dan ekonomi pasar kepada negara-negara bekas Pakta Warsawa dengan focus kepada negara-negara di kawasan Baltik. Sebagai implementasi program pembangunan ekonomi untuk kawasan Eropa Timur ini, Swedia embantuk “SIDA East” yaitu Swedia International Development Authority, yaitu sebuah badan yang menfokuskan diri pada hubungan Utara-Selatan.[7]
Selama kurun waktu 1991 sampai dengan tahun 1998, Swedia telah mengeluarkan anggaran lebih dari 1500 juta SEK atau sekitar 200 juta dollar untuk memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di kawasan Baltik untuk membangun perekonomian mereka. Selain itu sejak tahun 1990, Swedia juga memberikan bantuan keamanan namun pad atahap awal tidak diberikan dalam bentuk fisik seperti peralatan militer, namun lebih pada bantuan dana untuk masalah system keamanan dan pendampingan dalam mewujudkan kestabilan politik dan keamanan. Tujuan yang ingin dicapai Swedia dalam program pendampingan ini adalah :
– mendukung pembentukan komunitas keamanan
– memperdalam budaya demokrasi
– mendukung penerimaan masyarakat terhadap transformasi ekonomi
– mendukung penerimaan terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan[8]
Peran yang dimainkan oleh Swedia ini dilaksanakan dengan beberapa program kerjasama dan bantuan langsung serta bantuan program pelatihan kepada pemerintah di ketiga negara di kawasan Baltik tersebut. Prinsip bantuan yang dilakukan oleh Swedia adalah pertama dengan membukan akses kerjasama dan kedua adalah setelah akses kerjasama tersebut terbuka maka langkah berikutnya adalah membentuk suatu kjaringan kerjasama yang bersifat partnership. Sehingga dari bentuk kerjasama yang seperti ini maka diharapkan, beberapa program pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Swedia dapat diterima dan berjalan dengan lancar. Selain itu porgram bantuan yang dilaksanakan oleh Swedia juga mendapatkan dukungan dari dua organisasi besar yaitu NATO dan Uni Eropa. Tentu saja dari pihak NATO berharap beberapa negara tersebut pada alhirnya akan bergabung dengan NATO (karena beberapa negara di kawasan Balitik sebelumnya berada dalam pakta Warsawa karena mereka dikuasai oleh hegemoni Uni Soviet) melalui program NATO Enlargement. Hampir sama dengan NATO, Uni Eropa juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut selain karena mereka juga masih termasuk dalam kawasan Eropa sehingga tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan mereka kedalam keangggotaan Uni Eropa selama memenuhi persyaratan tertentu. Dan lebih spesifik lagi, pada masalah keamanan, Uni Eropa berkepentingan terhadap stabilitas keamanan di kawasan Baltik karena akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan Uni Eropa yang juga sedang menjajaki kebijakan European Union Enlargement.
Dengan pelaksanaan program bantuan dari pemerintah Swedia kepada beberapa negara di kawasan Baltik akhirnya membentuk suatu kemandirian diantara negara tersebut untuk mengatur kehidupan politik dan ekonominya. Jika keduanya telah diatur dengan baik maka keamanan di kawasan Baltik akan menjadi stabil dan selanjutnya hal itu akan berdapakan kepada kondisi keamanan di wilayah Eropoa itu sendiri.
Penutup
Dalam kasus rancangan keamanan di kawasan Baltik yang dilakukan oleh Swedia dengan membentuk suatu kerjasama dengan negara-negara Baltik yang baru merdeka, kita melihat adanya suatu kondisi keamanan yang terluberkan dari Eropa Barat atau Uni Eropa kepada daerah disekitarnya.
Hal ini sangat penting mengingat keamanan di Uni Eropa juga disangga oleh beberapa negara phery-phery yang salah satu diantaranya adalah kawasan Baltik. Sehingga Uni Eropa dalam enlargement policynya juga mmabawa isu perluasan stabilitas keamanan kepada daerah Baltik dan peran itulah yang kemudian dimainkan oleh Swedia.
[1] Penulis adalah alumni Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan 2000, peminat studi Hubungan Internasional.
[2] Emmanuel Adler and Michael Barnett claim that Richard Van Wegenen first introduced the concept in the early1950s. See “Security communities in theoretical perspectives,” Adler and Barnett (eds.): Security Communities (Cambridge/New York: Cambridge UP, 1998), p. 6. It was, however, Deutsch and his associates who developed the concept that we know today. The quote is from Karl Deutsch et al: Political Community and the North Atlantic Area (Princeton: Princeton UP, 1957), hal. 6.

[3] Ibid.
[4] Jan Hillenberg, The Extension of The European Security Community to the Pheriphery : France in the Mediterranean and Finland and Sweden in the Baltic Countries, national Defence College, Stockhlom : 2000, hal 4
[5] Ibid., hal 5
[6] Ibid.,
[7] Ingvar Andersson: “Svensk kunskap på export: Baltikum får hjälp att bygga upp demokrati och
marknadsekonomi, (Swedish knowledge for export: The Baltic States get assistance to build democracy and market economy),” Dagens Nyheter, October 10, 1996 dalam ibid ., hal 11

[8] “Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet (More Effective Support for Total Defence in the Baltic Sea Region)” Statens offentliga utredningar (SOU) 1999:6. dalam ibid., hal 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s