Small Arms di Asia Tenggara

SMALL ARMS DI ASIA TENGGARA

Small Arms Proliferation Issue in Southeast Asia: Study case in Indonesia, Thailand and Philippines
Oleh : Veronika Agustin dan Tonny D Effendi

Abstract
Southeast Asia is a region that consists of majority of the development countries in the world. In this area recently, has a problem about proliferation of small arms that endagered not only in international security but in the state security, and regional, national and even local dimensions. The lacks of the countries in this region to tackle the issue make the proliferation of it widespread in Southeast Asia faster. The ASEAN as a regional organization has responsibility to solve the problem immediately by strengthen the coordination between the members. Indonesia, Thailand and Philippines in this issue become an example to explain about this issue further, the background, the impacts and the efforts to tackle the small arms issue. It’s small but become a threat for international issue.

Pendahuluan
Small arms merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengancam keamanan di kawasan regional dan internasional pasca perang dingin. Berakhirnya masa perang dingin di akhir abad 19 yang ditandai dengan hancurnya kekuatan Uni Soviet sebagai blok Timur dan kemenangan blok Barat yang sekarang ini menjadi negara super power[1], yaitu Amerika Serikat ternyata belum sepenuhnya dapat meredakan konflik yang muncul di dalam konstelasi politik internasional dan terciptanya perdamaian internasional. Konflik pasca perang dingin cenderung terjadi antara negara dengan negara atau dengan kata lain ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan dengan konflik yang terjadi seperti Perang Dunia I dan II atau perang dingin. Small arms yang merupakan permasalahan yang baru terasa membahayakan akhir-akhir ini di kawasan regional karena senjata yang melewati batas-batas negara dengan mudah dapat mempengaruhi kondisi politik internal antar negara dan menjadi permasalahan inter-state karena mengganggu stabilitas dan keamanan regional dan internasional, secara nasional bagi negara yang bersangkutan hal ini merupakan ancaman yang nyata yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara karena dapat memperkuat organisasi kriminal dan gerakan teroris di dalam domestik.
Banyak definisi yang menjelaskan mengenai small arms itu sendiri, tetapi tidak satupun definisi yang disepakati secara general atas apa yang mendasari dari Small Arms and Light Weapons (SALW). Hal ini disebabkan perbedaan perspektif setiap negara dalam mendefinisikan small Arms. Seperti pendapat Michael T.Clare (1995) bahwa sebenarnya tidak ada definisi yang tepat dan formal untuk SALW, meskipun begitu menurutnya small arms merupakan semua senjata konvensional yang bisa dibawa oleh combatant secara individual.[2]Kemudian, berdasarkan laporan Sekjen PBB (1997) small arms didefinisikan sebagai senjata yang dirancang khusus untuk digunakan secara personal[3]. Jadi, berdasarkan beberapa definisi tersebut small arms dapat didefinisikan sebagai senjata ringan yang bersifat konvensional yang dapat dibawa oleh seorang individu atau combatant, seperti pistol dan senjata api yang di dalam penggunaannya tidak diperlukan latihan secara khusus dan mendasar karena dapat dipelajari dengan mudah, jika dibandingkan dengan senjata berkaliber tinggi seperti senjata mesin, senjata anti-tank atau sejenisnya yang bersifat sophisticated weapons.
Di kawasan regional Asia Tenggara permasalahan small arms bukanlah sesuatu yang baru karena telah berkembang sejak tahun 1960-an. Banyak contoh kasus atau konflik yang terjadi disebabkan oleh small arms di Asia Tenggara, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Molukas dan Poso di Indonesia, kemudian Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Songkhla, Pattani, Yala dan propinsi Narathiwat di Thailand, serta Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Filipina. Permasalahan small arms cenderung berdampak negatif walaupun, kelihatannya tidak dapat mempengaruhi konstelasi keamanan internasional secara signifikan, tetapi dengan perkembangan dan penyebaran illegal small arms setelah beberapa tahun dan didukung konflik-konflik kecil yang timbul di dalam sebuah negara. Small arms mempunyai potensi yang cukup besar untuk menciptakan instabilitas keamanan nasional atau kawasan bahkan internasional jika small arms problems telah mengalami penyebaran secara merata atau global, sama halnya dengan senjata yang dirancang khusus memiliki potensi daya hancur yang cukup besar seperti missile, aircraft bombers atau sophisticated tanks. Secara general, terdapat 101 konflik persenjataan antara tahun 1989-1996, dan diantaranya enam permasalahan mengenai gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara dan tidak lebih dari 300.000 warga sipil termasuk wanita dan anak-anak per tahun yang menjadi korban yang disebabkan oleh SALW[4] bukan dari bom atau senjata yang berteknologi tinggi lainnya.
Sebagai respon dari permasalahan small arms yang berkembang di Asia Tenggara, Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang pada awal terbentuknya dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 hanya dilatarbelakangi oleh sosial ekonomi, tetapi kemudian organisasi ini ikut andil di dalam upaya meredakan dan menanggulagi permasalahan keamanan di Asia Tenggara. Terdapat empat alasan yang membuat ASEAN khawatir dan memprioritaskan dalam usaha menangani masalah small arms sebagai sebuah ancaman kawasan, yaitu: 1. secara geografis di Asia Tenggara yang kawasannya strategis dan cenderung banyak perairan memberikan kemudahan untuk melakukan penyelundupan seperti yang seperti yang terjadi antara lain di Selat Malaka, Teluk Siam, Teluk Martaban, Laut Sulawesi, walaupun rute small arms transfer ini juga melalui jalur darat dan udara 2.Asia Tenggara merupakan kawasan yang merupakan sumber dari timbulnya small arms, terutama di Kamboja;3.permasalahan dari SALW telah menjadi ancaman bagi semua orang;4.berkembangnya ancaman teroris memberikan dimensi baru terhadap peningkatan small arms di Asia Tenggara.yang negaranya cenderung adalah negara[5].

Permasalahan
Permasalahan akan membuat suatu tulisan ilmiah akan lebih terarah tidak meluas tentang apa yang dibahasnya. Dengan kata lain kejelasan masalah harus ada, dimana hal ini akan digunakan sebagai pusat analisis dalam tulisan Menurut Mardalis masalah dalam suatu tulisan ilmiah dijelaskan sebagai berikut:
“Masalah dalam penelitian berkaitan dengan sesuatu yang secara berkesinambungan selalu membicarakan variable yang akan kita teliti dari tiang satu ke tiang lainnya”[6]

Dari fenomena small arms yang telah dideskripsikan tersebut, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah
1. Mengapa small arms issue berkembang di Asia Tenggara?
2. Apakah dampak dari penyebaran small arms di Asia Tenggara?
3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan small arms di Asia Tenggara?

Kerangka Teori
Penggunaan teori dalam karya tulis ilmiah bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir dan memberikan arah pada tahapan penulis. Menurut Jack. C. Plano mengenai pengertian teori, yaitu;
“Suatu gagasan /kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan, atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu pengetahuan empiris (termasuk ilmu politik) teori mengacu pada kaitan logis pada perangkat proposisi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan (meramalkan) kedua-duanya.”[7]

Dari pernyataan tersebut, teori yang diangkat penulis adalah berkaitan dengan konsep yang dapat memberikan abstraksi dari suatu fenomena empirik. Sehingga, konsep yang diangkat penulis adalah Security-Community Concept dari Karl Deutsch merupakan bagian dari konsep integrasi yang lebih cenderung pada pada integrasi politik, yaitu: “suasana si mana masing-masing negara mengharapkan hubungan tanpa kekerasan”. Menurut Karl Deutsch:

“Suatu komunitas politik memang tidak mesti mampu mencegah terjadinya perang di wilayahnya…Tetapi, beberapa komunitas politik betul-betul mampu mencegah terjadinya perang dan harapan akan terjadinya perang di dalam wilayahnya itu …Karena itu, komunitas-keamanan (security-community) adalah suatu komunitas politik yang di dalamnya terdapat jaminan nyata bahwa anggota-anggota komunitas itu tidak akan saling berperang, tetapi akan menyelesaikan pertikaian mereka dengan cara-cara lain.”[8]

Berdasarkan konsep integrasi dengan security-community oleh Karl Deutch yang menyatakan bahwa perlu adanya pembentukan sebuah komunitas yang bertujuan untuk meminimalisir perbedaan kepentingan, terjadinya perselisihan, perpecahan dan terjadinya perang sebagai kemungkinan terburuk dengan melakukan integrasi politik. Dalam kaitannya dengan studi kasus: permasalahan small arms yang terjadi di Asia Tenggara digunakan variabel yuridiksional dengan indikator supranasionalitas keputusan; ruang lingkup legal; dan perluasan yuridiksi dan variabel birokratik dengan indikator anggaran dan staf pada semua negara anggota[9] ASEAN.

Pembahasan
Small arms menjadi sebuah permasalahan yang sifatnya mendesak, artinya harus segera ditanggulangi oleh ASEAN dan domestik negara-negara yang berkonflik agar tidak berakibat lebih buruk bagi stabilitas keamanan regional khususnya di Asia Tenggara. Jika, terjadi instabilitas keamanan negara, maka akan berpengaruh dengan terjadinya instabilitas di dalam politik dan perekonomian. Hal ini dapat merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan negara-negara dalam usaha mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial dan politik. ASEAN terdiri dari sepuluh negara anggota yaitu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunai Darussalam, Kamboja, Myanmar, Singapura, Laos, dan Vietnam. Tetapi sebagai contoh studi kasus di kawasan Asia Tenggara, negara Indonesia, Thailand dan Filipina akan menjadi fokus analisa permasalahan small arms.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Small Arms di Asia Tenggara
Perkembangan small arms di Asia Tenggara sejak tahun 1960-an dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga small arms yang bersifat illegal ini dapat established. Secara general, faktor-faktor yang memperkuat eksistensi perdagangan gelap small arms di Asia Tenggara, antara lain;
1. secara geografis, wilayah Asia Tenggara merupakan faktor yang menguntungkan bagi bisnis illegal small arms karena letaknya strategis dan dikelilingi perairan;
2. secara internal, di dalam tubuh negara terdapat pengkhianatan yang mendukung kegiatan small arms ini dengan memasok pesenjataan konvensional yang umumnya berasal dari kelompok militer atau kalangan pejabat pemerintah karena memiliki jaringan atau link untuk mendapatkan senjata-senjata tersebut dan dapat melindungi transaksi perdagangan gelap tersebut;
3. kurangnya penegakan hukum di dalam negara dalam mengatasi permasalahan small arms;
4. kurangnya fasilitas yang memadai untuk melakukan operasi dalam usaha menangkap dan menyita senjata-senjata gelap yang diperdagangkan yang umumnya transaksi dilakukan di perairan; dan
5. kurangnya koordinasi antar negara di kawasan Asia Tenggara dalam usaha menaggulangi permasalahan small arms karena dampak yang ditimbulkan dulu kurang signifikan[10]dirasakan oleh oleh setiap negara, tetapi terjadi magnitude seiring berjalannya waktu illegal SALW semakin established dan menjadi sebuah ancaman yang baru bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan bagi negara-negara di seluruh kawasan secara global.
Di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran small arms di wilayah kepulauan Indonesia, yaitu;
1. Wilayah geografis Indonesia yang kepulauan, merupakan faktor yang menguntungkan untuk penyebaran illegal small arms dengan mudah. Hal ini disebabkan sulitnya bagi pihak kepolisian atau militer dalam memantau wilayah daratan dan lautan yang begitu luas, sedangkan fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah masih sangat terbatas atau minim, sehingga tujuan dalam manjaga keamanan wilayah RI tidak dapat terwujud dengan efektif dan efisien;
2. Kurang transparannya laporan yang diberikan oleh industry army domestic, yaitu PT PINDAD yang diberikan izin oleh pemerintah untuk memproduksi berbagai macam senjata konvensional di Bandung. Hal ini didukung oleh kurangnya perhatian pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap persenjataan baik yang tergolong senjata lama atau baru. Sulit untuk dapat mengetahui secara pasti jumlah old riffles seperti M1 Garrand, AR-15, M-16 dan AK-47. Tidak ada informasi yang jelas apakah senjata-senjata tersebut masih ada atau tidak karena rusak atau disebabkan oleh alasan lainnya;
3. Kurang tegasnya penegakan hukum oleh badan yang berwenang mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam memperoleh izin memiliki senjata konvensional yang bersifat small arms. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin memiliki small arms terlalu complicated untuk izin dalam kurun waktu tertentu dan jika jangka waktu yang telah ditentukan berakhir individu tersebut harus meregister ulang untuk mendapatkan izin yang baru dan jika small arms itu tidak diregister ulang maka, hal itu termasuk di dalam kasus pelanggaran dan dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
Tabel 1
Administrative Requirement and Category of
Individuals Eligible for Arms Possession and Usage
Type of Weapons
Requirement
Gas Sprayer Rubber Bullets Metal Projectiles

Administrative 1. ID Card/Family 1. ID Card/Family 1. ID Card/Family
Registration Form Registration Form Registration Form
2. Recent Photographs 2. Recent Photographs 2. Recent Photographs
3. Clean Criminal Record 3. Clean Criminal Record 3. Clean Criminal Record
4. Business Licence/ 4. Business Licence/ 4. Business Licence/
Official Letter Official Official Letter that Official Letter that
Indicates his/her position Indicates his/her position Indicates his/her position
5. Local Police 5. Local Police 5. Local Police
Recommendation Recommendation Recommendation
6. Age:24-65 years old 6. Age:24-65 years old 6. Age: 24-65 years old
7.PassNational MedicalTest
8.Pass National psycho-test
9.Pass National Shooting Test

(Minimum)Official
Positions in:
Governments 1. Head of Division 1. Director Generals/ 1. Minister/Speakers of
/Province-level the Parliaments
Head of Departments
2. Junior Officers 2. City Mayors/Regents 2. Director General/
(for Military/Police) Secretary General/
Inspector General/
Cabinet Secretary

3.Officers at III.A 3. Member of Parliaments 3. Governor/Vice- Governor/Provincial
Secretary/Provincial Inspector/Speaker of Provincial Parliament
4. Security Personnel/ 4. Member of Parliament
Special Police at
Vital Projects
5.Mid-Level 5. Mayor/regents
Officer (for TNI/
Police)
6. Officers at IV.A Level
or higher
Business 4. Managers 7. Board Chairman 6. Board Chairman
5. Treasurer 8. Commissaries 7. CEO/COO
6. Security 9. Executive Directors 8. Commissaries
10.Directors of Finance 9. Executive Directors
Bank Directors 10. Directors of Finance/
Bank Directors
11. Gold Traders 11.Colonel and Higher
Retired military/police
personnel holding important position in the companies
Sumber: SWA magazine, no 08/XIX/16-30 April 2003

Dari tabel tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa terdapat peraturan atau persyaratan secara administrative dan kategorisasi individu yang dapat memperoleh izin dalam kepemilikan senjata, jenis senjata dan penggunaannya sesuai dengan posisinya di bidang pemerintahan atau di bidang bisnis.
Sebagai contoh, Aceh merupakan daerah yang rawan konflik di Indonesia dan merupakan salah satu area yang serius mengalami permasalahan small arms dengan adanya gerakan separatis yaitu, GAM yang banyak menggunakan illegal small arms transfer untuk memperkuat kapabilitas militer mereka. Menurut perkiraan intelijen militer Indonesia dari 5.246 anggota GAM 2.126 diantaranya memegang SALW dengan berbagai GAM meningkat 32% sejak tahun 2002. Pada November 2000,’GAM memiliki 1.100 jenis AK-47s, 700 jenis M-16IA, 52 FN Minimi LMGs, dan lebih dari 1200 pistol’.[11] Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya illegal arms transfer telah memperkuat kekuatan dari gerakan separatis GAM dan hal ini dapat terjadi karena kelemahan-kelemahan di pihak pemerintah yang salah satunya memfasilitasi pihak militer (Kepolisian dan TNI) dalam usaha menjaga keamanan wilayah RI di darat, laut dan udara.
Di Thailand, perkembangan small arms merupakan legacy dari berakhirnya perang dingin. Dengan bersekutu kepada Amerika Serikat dengan containment policy, Thailand memainkan peran yang instrumental di dalam usaha menghalangi ekspansi komunis di Indo-China. Di Vietnam, Taiwan dan Kamboja terdapat kelompok pemberontak dan mereka melakukan black market di Thailand oleh kelompok bersejata yang melakukan illict small arms transfer. Berawal dari hal tersebut terdapat dua faktor potensial yang mendukung perkembangan permasalahan small arms di Thailand yaitu;
1. Wilayah geografis Thailand yang stategis merupakan faktor terpenting berkembangnya illegal small arms, tidak saja di Asia Tenggara tetapi juga di Asia Selatan melalui Teluk Bengal. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Thailand mempunyai rentang yang tidak terlalu jauh dengan perbatasan negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Malaysia menjadikan Thailand sebagai pusat transit yang ideal dalam trafficking of small arms. Hal inilah yang mempersulit Thailand National Security dalam melakukan pengawasan atau operasi keamanan terhadap penyelundupan small arms.
2. Masyarakat Thailand cenderung merupakan masyarakat yang terbuka dan demokratis[12], termasuk juga dalam perkembangan small arms. Pemerintah Thailand dapat dikatakan lemah di dalam mengatasi permasalahan small arms. Hal ini disebabkan karena pemerintahan yang korup, banyaknya konflik internal di antara masyarakat Thailand, perselisihan antar warga lokal mengenai ethnic dan sebagainya memberikan peluang yang besar bagi lancarnya perdagangan gelap small arms, hingga akhirnya merembet pada berkembangnaya bisnis perjudian, drugs dan prostitusi.
Di Filipina, tidak jauh berbeda dengan contoh kedua negara, yaitu Indonesia dan Thailand. Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan small arms semakin kuat, antara lain;
1. Secara geografis, penyebaran small arms terdapat pada semua wilayah konflik. Wilayah yang paling terkenal dengan gerakan separatis bangsa Moro, yaitu Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Filipina Selatan. Kemudian juga terdapat gerakan teroris pimpinan Abu Sayyaf, serta kelompok Communist yang berkoalisi dengan New People’s Army (CPP-NPA). Hal ini menyebabkan sulitnya penanganan permasalahan small arms untuk ditanggulangi dengan cepat ditambah dengan semakin meningkatnya kekuatan persenjataan kelompok pemberontak yang ada di Filipina.

Tabel 2
Firearms Holdings of Rebel Groups In The Philippines
Year MILF Abu Sayyaf CPP-NPA

1998 10.227 387 5.841
1999 11.279 384 6.212
2000 9.129 392 6.851
2001 9.190 393 7.159
2002 9.089 256 6.920
May, 2003 8.910 256 5.875

Sumber: Arms Corporation of the Philippines and Philippine Center on Transnational Crime

Dari tabel diatas, yang menjelaskan kepemilikan senjata yang dimiliki oleh kelompok pemberontak, antara lain MILF, Abu Sayyaf dan CPP-NPA menunjukkan bahwa pada tahun 1999, MILF memiliki kekuatan persenjataan yang besar untuk melakukan pemberontakan dengan kepemilikan senjata api sebanyak 11.279, sedangkan Abu Sayyaf dan CPP-NPA pada tahun 2001 dengan jumlah 393 dan 7.159. Sedangkan, MILF dan Abu Sayyaf mulai melemah dalam bidang persenjataan pada tahun 2002-2003 dengan jumlah senjata hanya 8.910 dan Abu Sayyaf dengan jumlah 256. Penurunan kekuatan CPP-NPA hampir mendekati kekuatan terendah 5.875, jika dibandingkan pada saat ia mulai berkembang.

2. Lemahnya regulasi di dalam negara Filipina, ketikdakmampuan pemerintah untuk menangani kasus small arms secara efektif. The Philippine National Police (PNP) kurang mampu dalam upaya melakukan operasi penangkapan dan penyitaan illegal small arms didukung dengan adanya kendala internal dalam negara Filipina sendiri, walaupun hal ini sebenarnya merupakan permasalahan yang penanganannya sederhana, yaitu penguatan regulasi di Filipina;
3. Kurang bertanggungjawabnya pejabat pemerintahan yang memperlemah state power dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di dalam pemerintahan.
Jadi dari ketiga negara tersebut, secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran small arms, selain didukung oleh faktor internal kekuatan negara yang lemah dengan berbagai macam kendala baik secara infrastuktur dan suprastruktur, juga didukung oleh faktor eksternal, yaitu dengan semakin banyaknya konflik-konflik kecil di dalam sebuah negara yang meningkatkan permintaan akan supply terhadap small arms dan dilakukan secara illegal. Ironinya, terkadang supplier itu sendiri berasal dari oknum dalam negara sendiri, tapi dapat juga berasal dari arms transfer dengan melakukan perdagangan gelap atau penyelundupan dari negara satu ke negara lain kepada pihak rebel groups atau individual yang melakukan order terhadap small arms.
Dampak Penyebaran Small Arms di Asia Tenggara.
Dampak penyebaran small arms di Asia Tenggara secara garis besar menyebabkan instabilitas keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Dan hal ini dapat memberikan efek negatif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara yang mayoritas tergolong ke dalam negara berkembang. Stabilitas keamanan suatu negara sangat penting artinya baik bagi state actor atau non-state actor, seperti Non-Governmental Organization (NGO) dan Multi National Coorporation (MNC) karena dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan aliran investasi asing yang masuk ke dalam negara. Adanya permasalahan small arms di dalam kawasan Asia Tenggara dapat mengurangi kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya karena mereka menganggap keamanan dan kelancaran investasi mereka tidak terjamin oleh kekuatan negara yang lemah. Contoh konkretnya adalah Indonesia yang memiliki berbagai macam konflik di dalam negeri, kasus Aceh, Poso, bom Bali dan sebagainya telah memberikan efek lesunya investor yang masuk ke Indonesia dan pada akhirnya berakibat pada income yang diperoleh negara yang digunakan untuk mencapai national goal dimana pembagunan nasional dan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel penting dalam mengukur pertumbuhan negara. Di Filipina, ketidakpercayaan warga sipil terhadap kinerja pemerintah membuat mereka berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman kekerasan yang sering terjadi di Filipina.
Penyebaran small arms menjadi faktor yang potensial semakin berkembang dan eksisnya konflik yang ada di dalam negeri suatu negara. Hal ini disebabkan adanya supplier yang menjual small arms secara illegal untuk mencari keuntungan semata. Semakin berkembangnya bisnis illegal small arms telah menjadikan negara Thailand sebagai pusat transfer dan transaksi illegal arms transfer, walaupun tidak semua transaksi dilakukan di Thailand. Sehingga, tidak hanya membantu perkembangan small arms tetapi juga menyebabkan instabilitas keamanan regional, serta memberikan dampak yang kurang baik terhadap hukum. Tentu saja ini memberikan citra negative bagi Thailand sebagai negara yang lemah dalam system pertahanan dan keamanan nasionalnya. .

Usaha-Usaha yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Small Arms
di Asia Tenggara.
Issue terhadap permasalahan small arms telah menjadi permasalahan atau ancaman yang serius bagi negara di Asia Tenggara. Hal ini dipengaruhi dengan perkembangan kelompok teroris dan gerakan separatis yang semakin mengglobal dan ini akan berpengaruh pada meningkatnya permintaan terhadap illegal small arms yang diperoleh melalui perdagangan gelap yang dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan atas konfilk yang terjadi. ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara telah melakukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan small arms. Pada bulan Desember 1997 ASEAN menyelenggarakan Conference on Transnational Crime di Manila, Filipina yang menghasilkan Declaration on Transnational Crime berisi bahwa kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk menangani secara serius berbagai macam aktivitas kejahatan transnasional di dalam kawasan antara lain teroris, perdagangan illegal drugs, perompak, termasuk perdagangan gelap small arms. Deklarasi ini merupakan pondasi yang sangat penting dalam rangka memerangi berbagai aktivitas transnational crime yang dapat membahayakan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, adanya kesepakatan antar negara ASEAN untuk melaksanakan Ministerial Meetings on Transnational Crime (AMMTC), yaitu pertemuan para menteri dalam rangka membahas kejahatan transnational dua tahun sekali dan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik lagi antar negara ASEAN, mereka membentuk ASEAN agencies yaitu, ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD) dan ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL). Tujuan dari adanya deklarasi , AMMTC, ASOD, ASEANPOL adalah untuk mempermudah menanggulani atau mengatasi masalah kejahatan transnasional termasuk diantaranya permasalahan small arms melalui intelligence sharing, harmonization of policies and coordinating of operations antar negara anggota ASEAN.[13]
Pada saat pertemuan para menteri yang pertama pada tahun 1997 di Malaysia membahas bahwa penggelapan terhadap small arms tidak lepas dari pengaruh kejahatan transnational lainnya seperti, terorisme, perdagangan gelap obat-obatan terlarang, money laundering, perdagangan manusia dan perompak. Kemudian pertemuan kedua diadakan di Yangon, Myanmar tahun 1999 ASEAN membuat program kerja Plan of aAction to Combat Transnational Crime. Perencanaan tersebut memberikan kesempatan untuk mermperkuat kesepakatan sub- regional antar negara anggota ASEAN terhadap isu kejahatan transnasional, untuk bekerjasama di dalam legal and law enforcement matters, institutional capacity building and training and is ready for extra-regional cooperation.[14] Pada tahun 2002 pertemuan diadaan lagi di Kuala Lumpur, Malaysia yang menghasilkan keputusan bahwa setiap negara anggota wajib untuk melakukan operasi menjaga keamanan kawasan dan menangkap serta menahan transaksi perdagangan gelap small arms dari dan dalam kawasan dan ASEAN memperluas kekuatan hukumnya melalui pertukaran iltelijen dan melakukan kerjasama dan pengawasan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara tetapi juga menjalin kerjasama dengan Europol, Interpol[15] dan organisasi-organisasi lainnya. Hal ini dilakukan karena dengan menjalin dan memperkuat kerjasama secara internasional, maka dapat mempermudah untuk menyelesaikan permasalahan small arms dan kejahatan transnasional lainnya. Untuk benar-benar mengatasi permasalahan tersebut di Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN harus memegang prinsip kedaulatan dan sikap untuk tidak ikut campur atas konflik domestik masing-masing negara untuk mempermudah mencapai tujuan kerjasama kawasan secara substantive, seperti menetapkan secara jelas mekanisme kontrol terhadap perbatasan atau dengan cara melakukan patroli secara bersama untuk melindungi terdapatnya celah terjadinya illegal arms transfer antar negara anggota. Kemudian meningkatkan transparansi kegiatan ekspor impor negara di dalam ASEAN, dan memberikan perhatian khusus terhadap perdagangan senjata di Asia Tenggara. Sebagai contoh konkret terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand dan Filipina dalam upaya mengatasi isu small arms.
Di Indonesia, terdapat dua usaha pemerintah di dalam usaha menahan ilegal small arms, yaitu pertama, melakukan penyitaan terhadap produksi dan perdagangan ilegal oleh pihak yang tidak mendapatkan izin secara sah dari pemerintah yang berwenang. Kedua, melakukan penyitaan terhadap kepemilikan dan penggunaaan small arms secara illegal terhadap individu atau kelompok yang tidak memperoleh izin secara sah. Di Indonesi,a setidaknya terdapat 170 kasus perampokan senjata di tahun 2000 dan pihak berwenang mengalami kegagalan dalam memutus jaringan illegal arms transfer termasuk produsen ilegal, pedagang illegal dan pengguna ilegalnya.[16]Tetapi, pada September 1980 kepolisian Indonesia pernah berhasil dalam menangkap dan menyita illegal small arms yang sering digunakan untuk melakukan tindak kriminal dalam operasi yang diberi nama Operasi Sapu Jagad.
Tabel 3
The Sapu Jagad Operation (1980)
Numbers of Confiscated and Surredered Firearms

Category Type*[17] Numbers (in pieces)
Military/Police Standard Hand Guns 8.649
Shoulder Guns 9.285
Non-Military/Non-Police Standard Hand Guns 18.486
Shoulder Guns 34.031
Home-Made Guns**[18] n/a 2.271

Total 72.722

Sumber:Jeanne Mandagi, “Illicit Trafficking of Firearms and Control Measures”Phnom Penh .2001.p.12

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa senjata yang dapat disita berjumlah 7.722 dengan berbagai kategori dan jenis senjata. Sehingga, operasi ini merupakan catatan penting keberhasilan kepolisian Indonesia dalam mengatasi penyebaran small arms. Tetapi, kesuksesan operasi tersebut tidak berkesinambungan karena berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Operasi yang akhir-akhir ini dilaksanakan juga berhasil, walaupun tidak sesukses operasi Sapu Jagad dengan menyita small arms yang berasal dari gerakan separatis ,seperti GAM , Organisasi Papua Merdeaka (OPM) atau di daerah konflik lainnya seperti Maluku dan Poso. Terdapat juga keberhasilan dari kepolisian Indonesia dengan menangkap senjata dari pengungsi di Atambua, East Timor yang sekarang telah memisahkan diri menjadi negara berdaulat dengan nama Timor Lorosae, senjata api yang mereka buat temasuk dalam kategori home-made karena lebih mudah untuk diperoleh dengan harga lebih murah dibanding dengan standard militer, khususnya pada daerah berkonflik.

Tabel 4
Firearms/Small Arms Surrendered and Confiscated
From Refugees di Atambua (1999/2000)

Category Type Number (in peaces)

Standard Military/ GETMI 8
Police Arms M-16 10
SKS 77
FN 46 (Pstol) 6
Mauser 6
Step Gun 2
SP 2
LE 1
Jungle Riffle 1
Total 113
Home-Made Firearms Shoulder Guns 711
Hand Guns
Total 1.304
Explosives Granade 50
Granade Launcher 18

Total 68

Sumber: Sumber:Jeanne Mandagi, “Illicit Trafficking of Firearms and Control Measures”Phnom Penh 2001.p.15

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa small arms yang berhasil disita berjumlah total secara keseluruhan yaitu 1425 dari ketiga kategori senjata, yaitu stamdard military/ police arms berjumlah 113 dengan sembilan type senjata, home-made firearms berjumlah 1.304 dengan dua type, dan bahan peledak berjumlah 68 dengan dua type.
Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang besar memerlukan beberapa upaya yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian dari ASEAN agreement mengenai kewajiban setiap negara anggota untuk meningkatkan control terhadap keamanan negara, yang pada akhirnya memberikan efek positif pada keamanan kawasan, yaitu:
1. Memperbaiki Aturan Hukum dan Legal Control. Perlu adanya hukum yang solid dan komprehensif terhadap Small Arms and Light Weapons, tidak hanya di dalam regulasi, tapi juga dalam spesifikasi secara tehnik, seperti dalam mendefinisikan seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang no.8/ 1948 dan amandemennya UU no.12/1951, yang hanya mengkategorisasikan SALW sebagai berikut:1.senjata api dan komponen-komponennya;2. senjata peledak dan komponen-komponennya;3. amunisi dan komponen-komponennya;dan 4. bahan peledak, seperti granat. Kemudian, mengkategorisasikan SALW, pengaturan dalam kepemilikannya, serta manufacturing dan distribusi persenjataan secara mendetail.
2. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang dapat mendukung operasi illegal small arms transfer agar lebih mudah berhasil seiring semakin canggihnya peralatan dan strategy yang digunakan oleh illegal small arms traders. Dan perlu adanya transparansi dari pihak keamanan di Indonesia dalam menyatakan situasi yang sebenarnya dan peningkatan permasalahan SALW pada negara.
3. Perlu adanya koordinasi dan kebijakan di dalam negara. Hal ini penting karena nasional dan internasional akan lebih sulit dalam melawan illegal transfer of SALW, jika negara dan berbagai kewenangannya di dalam negara tidak saling bekerjasama, tujuan yang akan dicapai tidak akan efektif.
4. Perlu adanya peranan NGOs dalam usaha melawan illegal SALW transfers.
Di Thailand, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk mengatasi small arms issue masih belum banyak menunjukkan keberhasilan yang berarti, karena masih di dalam tataran pembenahan secara internal di dalam negara secara serius. Perbaikan di dalam system regulasi mengenai small arms yang lebih jelas dan kuat. Diperlukan niatan yang kuat di dalam pemerintahan untuk serius menangani issue ini, dengan meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi good government, memberantas kasus korupsi, meningkatkan kinerja pihak pertahanan dan keamanan negara dari laut, darat dan udara, disebabkan banyaknya daerah yang rawan menjadi tempat kejahatan transnasional, salah satunya adalah illegal small arms.
Di Filipina, banyaknya kelemahan yang dimiliki negara Filipina di dalam mengatasi permasalahan small arms. Penyebaran small arms ke Filipina, tidak adanya ketentuan yang jelas oleh negara mengenai kepemilikan tehadap small arms, sehingga mempermudah untuk terjadinya penyalahgunaan small arms. Persediaan smalla arms berasal dari dua jalan, yaitu melalui impor, terutama dari Amerika Serikat dan produksi local yang tidak jarang mereka juga melakuakan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan seringkali dilakukan atas nama legal, tetapi tekadang bersifat illegal arms dengan produksi senjata secara legal dan diekspor ke luar negeri.

Tabel 6
Quantity and Value of Small Arms Exported
From the Philippines by Years Since 1999-2000
Year Quantity FOB Value Dollars CIF Value Dollars

1990 29.256 1.626.817 n/a
1991 1.121.496 1.464.157 1.566.212
1992 2.181.627 1.631.512 1.738.518
1993 18.459 2.337.541 2.435.477
1994 28.163 2.414.855 2.701.657
1995 532.973 1.273.146 1.323.101
1996 7.063 557.414 622.715
1997 22.644 1.195.406 1.250.969
1998 51.246 2.217.966 2.302.173
1999 21.911 2.217.966 2.302.173
2000 33.418 2.968.340 3.081.274
Sumber: Philippine National Statistics Office. Foreign Trade Statistics of the Philippines. Various years.

Berdasarkan data pada tabel 6, dapat diketahui bahwa kuantitas dan nilai mata uang berdasakan Dollar terhadap small arms, telah meningkatkan income bagi negara Filipina. Menariknya, kuantitas small arms yang cenderung fluktuatif tapi cenderung ke arah penurunan tren, tetapi berbading terbalik dengan jumlah income yang diperoleh oleh Filipina.
Sebagai titik balik dari permasalahan small arms di Filipina harus segera diatasi dengan membangun kekuatan regulasi secara konsisten dan efektif, yaitu:
1. dengan membuat persyaratan yang lebih ketat terhadap alasan yang mendasari
individu atau kelompok untuk mendapatkan izin yang sah atas kepemilikan dan penggunaan small arms;
2. melakukan tes yang lebih ketat terhadap kesehatan, karakter dan criteria keamanan terhadap small arms;
3. keamanan terhadap small arms semaksimal mungkin dan persyaratan di dalam penyimpanannya;
4. Pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan ekspor small arms militer dan benda-benda militer lainnya-ke negara yang bermusuhan terhadap DK PBB yang mendapat embargo militer, ke negara yang kebijakan dan kepentingannya bertolak belakang terhadap kepentingan strategi Filipina beserta aliansinya, ke pemerintahan yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara serius dan dimana foreign dan kepentingan kebijakan strategi yang tidak mendapatkan keuntungan atas ekspor yang dilakukan;
5. melindungi ekspor non-militer terhadap barang-barang yang dapat mengancam nyawa/ mematikan termasuk berbagai jenis small arms, yang bertujuan untuk sporting weapons; dan 6. mendukung pembangunan terhadap pengawasan senjata-senjata demi keamanan regional bersama, di ASEAN memfokuskan terhadap produksi illegal, perdagangan, amunisi, bahan peledak dan berbagai material lainnya.[19]

Penutup
Penyebaran dan perkembangan illegal small arms telah menjadi salah satu issue global setelah berakhirnya perang dingin di abad ke 19. Perubahan dunia dari bipolar menjadi multipolar, ikut merubah issue global dengan determinasi menjadi lebih kecil. Penyebaran dan perkembangan illegal small arms telah menjadi sebuah issue yang cukup signifikan di dunia internasional karena telah memberikan efek negative bagi stabilitas keamanan dunia internasional, khususnya bagi kawasan regional di Asia Tenggara.
Kawasan Asia Tenggara yang cenderung terdiri dari negara-negara yang baru berkembang[20]dan didukung dengan multikulturalisme sosial budaya, sehingga merupakan salah satu penyebab kawasan ini rawan konflik, meningkatkan penyebaran dan perkembangan illegal small arms. Isu small arms yang telah ada pada tahun 1960-an, beberapa tahun terakhir ini telah menjadikan sebuah ancaman yang harus segera ditanggulangi karena dapat mengakibatkan terciptanya instabilitas pertahanan dan keamanan kawasan, yang akan berpengaruh negative bagi stabilitas ekonomi politik dan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan negara-negara di kawasan. Oleh sebab itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung di dalam ASEAN melakukan beberapa usaha yang cukup intensif dengan tujuan mengatasi masalah transnational crime, termasuk diantaranya adalah small arms issue dengan menyelenggarakan Conference on Transnational Crime di Manila, Filipina yang menghasilkan Declaration on Transnational Crime pada bulan Desember 1997. Kemudian, melaksanakan Ministerial Meetings on Transnational Crime, membentuk ASEAN agencies yaitu, ASEAN Senior Official on Drug Matters dan ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL).
Di Asia Tenggara, terdapat tiga negara sebagai contoh studi kasus small arms issue, yaitu Indonesia, Thailand dan Filipina. Secara garis besar, terdapat pengaruh faktor internal dan eksternal yang menjadi variabel penyebab semakin berkembangnya illegal small arms di Asia Tenggara berdasarkan studi pada ketiga negara tersebut. Secara internal, yaitu: 1. disebabkan oleh lemahnya kekuatan dan kinerja pemerintah dalam usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara;
2. terdapat oknum-oknum di dalam negara yang melakukan pelanggaran hukum dengan bekerjasama dan menjadi bagian di dalam sindikat/jaringan transnational crime salah satunya illegal small arms transfer; 3. kurangnya fasilitas yang dapat mempermudah melakukan operasi;4. lemahnya penegakan hukum di dalam negara;dan 5. banyaknya konflik internal yang terjadi di dalam negara. Faktor pendukung secara eksternal yaitu; 1. wilayah geografis Asia Tenggara yang strategis dan banyaknya perairan; 2. penggunaan teknologi tinggi yang digunakan oleh para illegal trader. Secara umum, usaha yang dilakukan untuk menanggulangi small arms issue, yaitu secara internal, dengan memperbaiki semua kelemahan yang ada dan meningkatkan pertahanan keamanan secara eksternal, serta melakukan kerjasama secara luas antar negara di kawasan dan di luar kawasan Asia Tenggara. Adapun hasil yang selama ini dilakukan oleh negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand dan Filipina belum begitu berarti dalam usaha mengatasi permasalahan small arms, tetapi usaha-usaha yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut dapat dikatakan sebagai langkah awal yang cukup baik yang salah satunya dapat dilihat dengan terjadinya penurunan tren illegal small arms di Thailand pada tahun 2000. Hal ini cukup menunjukkan keseriusan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibentuk bersama pada akhir Desember 1997.

Daftar Pustaka

Buku

Djafar, Zainuddin (editor), Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan tantangan Masa Depan, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta : 1996
Djiwandono, J. Soedjati (editor). 1999. Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional. Bandung: Parahyangan Centre for International Studies.
Morgenthou, Hans J, Politik Antar Bangsa, Edisi Keenam (terj), Yayasan Obor Indonesia, jakarta : 1990
Letner, Howard H, International Politics : Theory and Practice, West Publishing CO. Minnesota : 1997
Mas’oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Yogyakarta: LP3ES
Rudy, T May, Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Refika Aditama, Bandung : 2002
Vermonte, Philips Jusario (editor).2004. Small is (Not) Beautiful: The Problem of small arms in Southeast Asia. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Internet
http://www.sipri.org/contents/expcon/un_poa.html/view?searchterm=small%20arm
http://www.princeton.edu/~intrlist/issue1/africa/saulino.liberia.shtml
http://www.time.com/time/archive/preview/0,10987,765893,00.html

[1] Negara yang memiliki kapabilitas yang kuat dalam segi militer dan ekonomi
[2] Small arms comprise various types of guns/rifles, including handguns, carbines, assault rifles and sub-machine guns. On the other hand, light weapons categorically consist of various ’heavier calibre’ of guns such as machine guns, anti-tank weapons e.g. bazookas and light anti-tank missiles, rocket-propelled grenades, light mortars, shoulder-fired anti-aircraft missiles, and anti-personnel hand-placed mines. Michael T. Klare,”The Global Trade in Light Weapons and International System in the Post-Cold War Era, in Jeffrey Bouthwell, Michael T. Klare, and Laura W. Reed (Eds), lethal commerce, halaman 33
[3] Small arms include; revolvers and self loading pistols; rifles and carbines; sub-machine guns; assault rifles. UN Document A/52/298, 27 Agustus 1997, halaman 11-12.
[4] Rizal Sukma.2004 “The Problem of Smal Arms In Southeast Asia” at Small Is (Not) Beautiful. Jakarta :CSIS.Halaman 2
[5] Ibid.Halaman 3-4
5 Mardalis, Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta : 2003 hal. 40.
[7] Jack. C. Plano, dikutip dalam Hans. J. Morgenthau, Potitik Antar Bangsa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990, hal.124.
[8] Karl Deutsch, dikutip dalam International Relations (Prentice Hall, 1976), hal.209-210.
[9] Mochtar Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Yogyakarta, 1990, hal. 186-187.
[10] Tidak terlalu mempengaruhi dan memberikan dampak negative bagi stabilitas keamanan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi masing-masing negara.
[11] Hasil investigasi dari Majalah Forum Keadilan mengutip dari David Capie, Small Arms Production and Transfer in Southeast Asia. Halaman 40
[12] Hasil dari pengaruh bersekutu dengan Amerika Serikat dengan penanaman paham demokrasi
[13] Philips J.Vermonte. 2004 “The Problem of Smal Arms In Southeast Asia” at Small Is (Not) Beautiful. Jakarta :CSIS.Halaman 103-104.
[14] The Joint Communique of the Second ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime http://www.aseansec.org/5953.htm
[15] Organisasi internasional yang bertujuan untuk memerangi kajahatan yang bersifat internasional dengan melakukan kerjasama yang berkesinambungan antar polisi di dunia.
[16] Asia Times Online, 12 May 2000, http://www.atimes.com/se-asia/BE12Ae01.html.
[17] Data secara detail mengenai type senjata yang berhasil disita selama operasi tidak tersedia.
[18]Data secara detil type senjata dan yang mendasari pembuatan home-made guns yang berbeda dengan Hand and Shoulder Guns juga tidak tersedia.
[19] Thitinan Pongsudhirak. 2004 “The Problem of Smal Arms In Southeast Asia” at Small Is (Not) Beautiful. Jakarta :CSIS.Halaman 85-86
[20] Dengan indikator kekuatan ekonomi dan politik yang belum established

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s