Krisis Pangan Dunia : Revitalisasi Neo-Fungsionalisme?

Krisis Pangan Dunia : Revitalisasi Neo-Fungsionalisme?

 

Effendi, Tonny Dian©

 

Abstract

Food problem actually has predicted about one decade ago. But rest of the world like no respons. It has like run away without controled. World’s food crises has influenced in three factors, world population and agriculture production, poverty and hunger, economic policy. Neoliberal has the mechanism that should be responsible to this crises. In it’s free market mechanism, states has tried to achieved thir full productivity and comparatives advantages. The result is the agriculture sector has leaves from the food function to the energy industries. In the international relation studies, there is one of three approaches to explained this problems, neofunctionalism. This is viewed that every states, should built the international cooperation and take the food crises as the main problem and interest. This mechanism played by the internationl organization like FAO. But there are some sceptism with this approach because there has an apriory that this cooperation or organization has dominated by developed countries. It is mean there has an dependency targets. Localism is one of solution but it could not walk alone. The international cooperation should to support this localism to brought back the agricultural production to the main function as the food suplliers.

 

Keywords : food, hunger, international cooperation, localism

 

 

Pendahuluan

            Krisis pangan yang melanda dunia tahun ini benar-benar membuat negara-negara didunia harus berfikir keras mencari jalan keluar. Kerja keras negara-negara dunia ini dipicu dengan kenaikan harga pangan dan kekhawatiran akan bencana kelaparan yang mengiringinya terkait dengan menurunnya daya beli akan bahan pangan yang cenderung terus meningkat dan melangka.

            Krisis pangan ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2005 namun baru booming pada tahun 2008 ini. Secara mendasar, krisis ini dipicu oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia yang tidak didukung oleh peningkatan produksi pertanian. Selain faktor dasar tersebut, kelangkaan pangan juga diakibatkan oleh baralihnya lahan pertanian menjadi lahan industri, atau berubahnya areal persawahan padi dan gandum menjadi lahan jagung, kedelai dan berbagai macam tanaman biji-bijian yang ditingkatkan produksinya untuk memenuhi konversi kelangkaan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar nabati.

            Tulisan ini akan menganalisa tentang krisis pangan yang melanda dunia dan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara didunia untuk mengatasinya. Secara umum terdapat dua paradigma besar ketika kita mengamati perkembangan pasar perdagangan pangan internasional. Pertama adalah aliran neoliberalisme yang pandangan dasarnya adalah meletakkan perdagangan bahan pangan pada mekanisme pasar. Mekanisme  kebijakan aliran ini adalah dibebaskannya bea masuk dan proteksi perdagangan terhadap barang-barang pertanian. Efek dari penerapan ini adalah fluktuasi harga pangan dunia karena didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran secara bebas dipasaran. Belum lagi terkait dengan Ekonomi Politik Internasional yang mengkaitkan pasar bebas dengan hegemoni dan penguasaan ekonomi negara-negara kecil oleh negara-negara maju. Sedangkan disisi lain, terdapat beberapa ahli yang mengikuti alur pemikiran neofungsionalisme yang menekankan justru pada kerjasama global negara-negara didunia untuk menstabilkan harga pangan dunia. Aliran ini berpendapat perlunya dibangun sebuah institusi supranasional yang mengatur perdagangan bahan pangan dunia berdasarkan kesepakatan bersama antar negara-negara dan kemudian bersama pula mengintervensi pasar guna menstabilkan dan menurunkan harga pangan. Pada bagian akhir juga sedikit disinggung tentang lokalisasi atau kembali kepada kepentingan lokal dalam mengatasi permasalahan pangan dunia saat ini.

            Pada bagian awal tulisan ini akan menjelaskan tentang fenomena krisi pangan dunia yang dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional masuk dalam kajian isu global. Bagian awal ini akan mendeskripsikan tiga elemen yang terkait dengan permasalahan pangan dunia yaitu masalah ketidakseimbanagn produksi pertanian dengan peningkatan populasi penduduk dunia, kemiskinan dan kelaparan serta kebijakan ekonomi.

 

Krisis Pangan Dunia

            Krisis pangan dunia dimulai sejak tahun 2005 ketika negara-negara dunia mulai mengkhawatirkan kelangkaan bahan pangan yang kemudian hampir dipastikan akan menimbulkan kenaikan harga pangan. Laporan FAO menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang cukup tajam yang berkisar dari 75% sampai 200%. Dalam tiga tahun terakhir secara umum, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan.[1] Kekhawatiran finalnya adalah adanya gejolak sosial dan politik bagi negara-negara yang mengalami krisis pangan tersebut seperti yang terjadi di Somalia pada awal Mei 2008.

            Kelangkaan produksi pangan sebenarnya telah dimulai jauh hari sejak dunia mengenal industrialisasi modern. Berdasarkan catatan FAO, produksi bahan pangan meningkat sekitar 39% di negara-negara berkembang pada tahun 1980an yang didominasi oleh negara-negara di Asia Timur. Sementara itu di Afrika pada dekade yang sama mengalami peningkatan produksi sebesar 33%. Namun ternyata peningkatan produksi pertanian ini tidak bertahan lama karena dalam dekade selanjutnya justru produksi bahan pangan mengalami penurunan seperti yang digambarkan dalam Tabel 1 berikut ini.

 

Tabel 1. Perubahan Produksi Bahan Pangan Per Kapita Tahun 1979-1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : FAO (1990 and 1991) FAO Production Yearbook. FAO, Rome

 

            Laporan dari The International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi pangan regional dan internasional selama dua puluh tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ekonomi, pertumbuhan populasi dan urbanisasi, infrastruktur di pedesaan, teknologi produksi pertanian dan akses untuk mendapatkan teknologi tersebut serta manajemen penggunaan sumber daya alam dan pertimbangan ekologi lingkungan.[2]

            Berdasarkan beberapa fenomena yang ada, secara umum terdapat tiga elemen utama yang berkaitan dengan krisis pangan dunia, yaitu peningkatan populasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian, kemiskinan dan kelaparan dan kebijakan ekonomi.

 

Peningkatan Populasi yang Tidak Diimbangi Produksi Pertanian

            Faktor yang pertama ini adalah sebuah hubungan konsekuensi logis atas dua kondisi berlawanan yang terjadi dalam masalah pangan dunia. Peningkatan jumlah penduduk dunia tentu saja akan meningkatkan jumlah konsumsi bahan pangan. Sementara disisi lain, produksi bahan pangan yang diarahkan untuk memenuhi peningkatan konsumsi tersebut justru mengalami penurunan.

Populasi dunia akan meningkat dua kali lipat sebesar 11 milyar dalam jangka waktu 40 tahun dan perkembangan ini tentu saja membutuhkan peningkatan produksi dan konsumsi energi. Dari fakta itu kita bisa memperkirakan betapa alam kita akan semakin tereksplotasi untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia yang semakin meningkat pesat.

 

Tabel 2 Peningkatan Prosentase Populasi Dunia, 1950-2015

 

1950

1975

1995

2015

World

29.7

37.8

45.3

54.4

MDCs

54.9

69.9

74.9

80.0

LDCs

23.8

36.2

47.1

57.3

Sumber : United Nations. 1998b. World Urbanization Prospects : The 1996 Revision. United Nations Population Division, dalam Harper, Charles L. 2001. Environment and Society : human perspectives on environmental issues. New Jersey. Prentice-Hall Inc, halaman 179

 

            Pertumbuhan penduduk dunia yang begitu pesat ini diikuti dengan semakin menurunnya daya muat bumi. Perkembangan sumber yang dapat diperbaharui pun terjadi perubahan yang negatif, artinya terdapat penurunan jumlah lahan pertanian dan hutan yang diharapkan menjadi penopang kehidupan dan konsumsi manusia seperti yang digambarkan dalam Tabel 3 berikut ini :

 

Tabel 3 Populasi Dunia dan Daya Dukung Sumber Daya Pertanian Tahun 1990 – 2010

 

Circa 1990

2010

Total Change

Per Capita Change

Million

 

Percent

 

Population

5.290

7.030

+33

-

Fish catch (tons) a)

85

102

+20

-10

Irrigated land (hectares)

237

277

+17

-12

Cropland (hectares)

1.444

1.516

+5

-21

Range and pasture land (hectares)

3.402

3.540

+4

-22

Forest (hectares) b)

3.413

3.165

-7

-30

a)       excludes aquaculture

b)       includes plantations; excludes woodlands and shrublands

sumber : S. Postel, “Carriying Capacity : Earth’s Bottom Line” in L Brown et al. (Eds.), State World 1994 : A Worldwatch Institute Repost on Progress toward a Sustainable Future, p.11. Copyright 1994, W.W. Norton, dalam Harper, Charles L. 2001. Environment and Society : human perspectives on environmental issues. New Jersey. Prentice-Hall Inc, halaman 201

 

            Dampak secara langsung dari dua kondisi kontradiktif diatas adalah peningkatan harga bahan pangan dunia karena semakin menurunnya ketersediaan pangan untuk konsumsi populasi dunia yang semakin meningkat. Hal ini sangat logis ketika kita menggunakan kerangka berfikir hukum permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Ketika permintaan bahan pangan semakin meningkat sementara itu penawaran semakin menurun maka yang terjadi adalah lonjakan harga. Sebagai contoh, harga beras dunia (diwakili oleh Thailand) pada awal tahun 2004 berada pada kisaran 203 $ AS per ton, harga ini relatif stabil mengalami peningkatan menjadi 375 $AS per ton pada tahun 2007. Memasuki tahun 2008, pada bulan April tercatat harga beras menjadi 1000$ AS per ton. Sementara itu, produksi beras pada tahun 2004 berada pada kisaran 377,8 juta ton dan terus mengalami peningkatan menjadi 418,1 pada tahun 2006 dan 421,2 pada awal tahun 2008. Namun peningkatan produksi pertanian tersebut, sekali lagi tidak sebanding dengan peningkatan populasi dunia yang menyebabkan menurunnya stok beras dunia dari 147,3 juta ton pada tahun 2001, menjadi 74,9 juta ton pada tahun 2005 dan menurun lagi pada awal tahun 2008 menjadi 74,1 juta ton.[3]

 

Gambar 1. Tren Konsumsi Perkapita Dunia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : The State of Food Insecurity in the World 2006, FAO

 

            Kelangkaan pangan dan peningkatan harga bahan pangan dunia ini akan berdampak pada semakin meningkatnya penduduk miskin dinegara-negara Dunia Ketiga dengan menggunakan indikator semakin menurunnya akses terhadap bahan pangan dunia.

 

Kemiskinan dan Kelaparan

            Faktor kedua ini sebenarnya merupakan duasisi mata uang dari permasalahan pangan global saat ini. Kelangkaan dan tingginya harga pangan dunia akan berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksudkan disini merujuk pada pengertian sebuah kondisi dimana tidak ada akses terhadap kebutuhan dasar manusia yaitu bahan pangan. Atau dapat pula dipahami bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi tidak ada sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan minimum manusia.

            Dalam konteks ini perlu dibedakan antara kemiskinan dunia dan ketidakseimbangan ekonomi dunia. Kemiskinan dunia lebih menfokuskan diri pada kondisi standar hidup yang dimiliki oleh masyarakat dunia sedangkan ketidakseimbangan ekonomi internasional lebih menfokuskan diri pada perbedaan pendapatan masing-masing negara.

            Merujuk pada pengertian kemiskinan diatas, maka krisis pangan global saat ini dapat pula diartikan sebagai hilangnya akses terhadap bahan pangan bagi sebagain warga dunia atau tidak adanya sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan bahan pangan bagi sebagian warga dunia. Kemiskinan dapat berakibat pada ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan yang layak. Hal ini akan didominasi oleh beberapa negara dengan pendapatan perkapita rendah karena indikator ini juga berkaitan atau mengindikasikan rendahnya pendapatan penduduk.

            Data Bank Dunia pada tahun 1985 menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Selatan, Asia Timur dan Afrika Sub Sahara berada pada kondisi miskin dengan indikator pendapatan perkapita kurang dari 275 $ AS untuk negara sangat miskin dan kurang dari 370 $ AS untuk negara miskin. India dan China dijadikan sebagai tolak ukur pendapat ini ketika pada tahun 1991, India dan China berada pada kategori negara dengan pendapatan rendah yaitu sekitar 300-390 $AS.[4] Namun dalam perkembangannya kemudian dalam laporan United Nations Regional Commission (UNESCAP) Asia Pasifik pada tahun 2005 menunjukkan bahwa pada tahun di China dalam kurun waktu tahun 1991  sampai 2001 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 33% menjadi 16% atau dari 381 juta jiwa menjadi 213 juta jiwa. Sementara itu dalam kurun waktu 1993 sampai 1999, di India terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 42% menjadi 35% atau dari 381 juta jiwa menjadi 354 juta jiwa.[5]

            Namun ternyata penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak mengurangi kemungkinan bahaya krisis pangan yang mengarah kepada bencana kelaparan. Hal ini disebabkan karena jika penurunan jumlah penduduk miskin seperti dalam definisi PBB yaitu berkurangnya penduduk yang pendapatan perharinya kurang dari 1$ AS, tidak sebanding dengan peningkatan kelangkaan bahan pangan dan naiknya harga pangan. Oleh karena itu sebenarnya yang sedang terjadi adalah inflasi pangan dunia dimana peningkatan pendapatan penduduk dunia tidak sebanding dengan peningkatan harga pangan dunia.

            Dalam laporan United Nation Millenium Project Task Force on Hunger pada tahun 2005 menyebutkan bahwa terjadi pergeseran atau perluasan makna kelaparan. Pada awalnya kelaparan dikaitkan dengan ketidaktersediaan bahan pangan untuk konsumsi atau dengan kata lain lebih menfokuskan pada masalah pangan, definisi berikutnya lebih luas lagi yaitu masalah ketidaktersediaan bahan pangan dan dampaknya pada masalah gizi. Permasalahan kekurangan gizi kemudian masuk dalam konsep kelaparan karena dalam konteks produktivitas masyarakat suatu negara, permasalahan gizi ini sangat berkaitan dengan nutrisi yang diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.[6] Gambar 1 menunjukkan bagaimana pengaruh kekurangan gizi menurunkan produktifitas nasional di beberapa negara Asia.

 

Gambar 2

Pengaruh Kekurangan Gizi terhadap Produktivitas di Negara Asia

dengan Pendapatan Rendah (dalam prosentase)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Horton, S, 1999, Opportunities for Investment in Nutrition in Low-Income Asia”  dalam Asian Development Review 17 dalam Sanchez, Pedro et al, 2005,  Halving Hunger : it can be done, UNDP, London, hal 30

 

 

            Sementara itu Gambar 2 menunjukkan komposisi negara-negara di dunia yang sedang mengalami permasalahan pangan terutama permasalahan kekurangan gizi. India menempati urutan pertama negara yang mengalami permasalahan gizi, diikuti oleh negara-negara dikawasan Sub Sahara, negara-negara di Asia Pasifik, China, Amerika Latin dan Afrika Utara.

 

 

 

Gambar 3

Negara Dengan Permasalahan Gizi

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan FAO tahun 2004 dalam Sanchez, Pedro et al, 2005,  Halving Hunger : it can be done, UNDP, London, hal 38

 

                Hal yang menarik dalam kasus ini adalah China dan India. Dalam Laporan UNESCAP tahun 2005 menyebutkan bahwa dua negara ini sedang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dan dijadikan sebagi proyek percontohan. Sedangkan dalam laporan FAO dan UNDP tahun 2004, disebutkan bahwa kedua negara ini termasuk dalam jajaran negara yang mengalami permasalahan gizi. Dan yang lebih menarik adalah ketika kita membandingkan data dari Departemen Pertanian Amerka Serikat bulan November tahun 2007, menyebutkan bahwa proyeksi produsen bahan pangan beras tertinggi pada tahun 2008, China menempati urutan pertama dengan total produksi mencapai 129,5 juta ton dan India menempati urutan kedua dengan total produksi mencapai 94,0 juta ton. Mengapa terjadi fenomena seperti ini? Kita akan lebih memahaminya jika kita menganalisa dari sisi tren kebijakan ekonomi negara-negara dunia terutama berkaitan dengan produksi dan perdagangan bahan pangan dunia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proyeksi Produsen Beras Tertinggi Dunia Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : US Department of Agriculture, November 2007, dalam Kompas, edisi cetak Rabu, 7 Mei 2008

 

Kebijakan Ekonomi

            Berbicara tentang kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara didunia Pasca Perang Dingin menunjukkan gejala kearah pembangunan ekonomi pasar. Dalam sistem moneter internasional, pasca jatuhnya sistem Bretton Woods mengakibatkan diletakkannya mekanisme nilai mata uang dunia kepada pasar. Secara tidak langsung, fungsi ekspor dan impor menjadi mekanisme utama dalam pasaran dunia.

            Ketika mengkaitkan tren kebijakan ekonomi negara-negara dengan permasalahan pangan ini, maka kita dapat melihatnya dari makro dan mikro ekonomi. Permasalahan yang terkait dengan sistem perdagangan dunia akan berkaitan dengan permasalahan makro ekonomi, sedangkan kebijakan ekonomi dalam negeri berkaitan dengan ekspor dan produktivitas akan berkaitan dengan kebijakan mikro.

            Kebijakan ekonomi internasional yang diambil oleh negara-negara di dunia pada dua dasawarsa belakangan ini sangat dipengaruhi oleh hubungan ekonomi antar negara dunia. Mekanisme multi polar dimana secara ekonomi, muncul beberapa polar-polar atau pusat-pusat ekonomi dunia seperti Jepang, Jerman, China, Brazil, Singapura dan beberapa negara lainnya telah menciptakan saling ketergantungan global (global interdependency). Saling ketergantungan ini rupanya telah diantisipasi oleh negara-negara ekonomi maju untuk menciptakan aturan main dalam perdagangan dunia yang semakin bebas.

            Perdagangan bebas yang diusung oleh kelompok neoliberal menjanjikan sebuah mekanisme perdagangan dan hubungan internasional yang akan menghasilkan kesejahteraan bersama atau disebut dengan win-win game. Sebuah permainan dimana semua peserta atau pemain dalam permainan ini pasti akan mendapatkan keuntungan. Asumsi dasar yang dipakai adalah sebuah mekanisme dimana masing-masing negara akan memproduksi produk yang mereka mampu produksi untuk dijadikan komoditas ekspor dan mereka akan mengimpor atau hanya akan mengkonsumsi barang-barang yang mereka memang tidak mampu produksi. Mekanisme ini didasarkan pada pemikiran Adam Smith tentang keunggulan komparatif (comparative advantage). Namun permasalahannya adalah dalam permainan ini, meskipun masing-masing peserta akan mendapatkan keuntungan dengan jaminan permainan dengan kompetisi yang adil, tetapi keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing negara pemain berbeda dan membangun kesenjangan ekonomi antar negara pemain tersebut.

            Globalisasi! Itulah nama tren dari kebijakan ekonomi yang dianut oleh sebagian besar negara-negara dunia dalam perdagangan dan hubungan internasional. Konsep ini sebenarnya dalam tataran riil diawali dengan diadakannya Perjanjian Umum tentang Bea dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) dalam Putaran Uruguay yang kemudian dilanjutkan dengan legalisasi dalam sebuah institusi yang disebut dengan WTO (World Trade Organization). Tujuan dari perjanjian yang dirintis sejak tahun 1995 ini adalah mengurangihambatan-hambatan perdagangan, mencegah kenaikan bea dan mengedepankan perundingan multilateral dalam serangkaian pertemuan untuk membahas permasalahan perdagangan dunia.

            Sektor pertanian masuk dalam perundingan GATT pertama kali pada tahun 1986-1994 ditandai dengan perjanjian pertanian antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa dalam kerangka kerjasama penurunan harga produk pertanian dan penghapusan hambatan perdagangan. Perjanjian ini kemudian meluas kepada para negara anggota yang lain dan akhirnya, seperti terjebak dalam sebuah institusi yang mengikat, negara-negara berkembang yang tergabung dalam WTO berada dalam posisi dilematis ketika mereka harus menurunkan hambatan impor atau mencabut subsidi pertanian karena dianggap tidak fair dalam kompetisi global.

            Secara makro, WTO melalui Agreement on Agriculture (AOA) telah mengarahkan produksi pertanian untuk ekspor. Hal ini dilakukan untuk mencari keunggulan komparatif berupa bahan pangan yang umumnya dimiliki oleh negara-negara berkembang yang mayoritas agraris serta untuk memenuhi kebutuhan devisa ekspor yang akan berpengaruh pada neraca pembayaran dan lebih jauh lagi akan berpengaruh pada kebijakan moneter mereka. Yang menjadi permasalahan dengan penerapan produksi massal untuk orientasi ekspor pada produk pertanian ini adalah tergantikannya kebutuhan lokal oleh orientasi perdagangan global. Disisi lain, negara-negara maju mulai melihat fenomena ini sebagai sebuah kesempatan dimana disatu sisi sebenarnya mereka sedang menciptakan sebuah pola ketergantungan produksi namun disisi lain mereka juga berupaya untuk membangun ketergantungan yang lain yaitu ketergantungan akan bibit unggul yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian pertanian negara maju yang nantinya akan dijual kepada negara-negara agraris tersebut.

            Produksi massal dan perdagangan bebas pada produk pertanian ini menghasilkan banyak bencana dinegara Dunia Ketiga. Asumsi bahwa dengan perdagangan bebas ini petani akan mendapatkan untung dari produk pertanian yang dihasilkan menjadi ironi ketika sebenarnya yang mendapatkan untung terbesar justru para pedagang produk pertanian yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Berdasarkan penelitiannya di India, Vandana Shiva mencatat adanya tiga dampak dari produksi massal pertanian yang berorientasi pada pasar bebas. Ketiganya antara lain adalah kelangkaan ekologis akibat pemborosan sumberdaya, kerawanan pangan dinegara produsen pangan sendiri akibat pengalihan orientasi pasar pertanian dari pasar lokal dan nasional menuju pasar ekspor dan ketidakamanan ekonomi bagi petani kecil, karena terjadinya kenaikan biaya produksi dan membengkaknya utang luar negeri. Unsur ketiga ini lebih dilekatkan karena untuk meningkatkan produktifitas hasil pertaniannya, mayoritas negara berkembang melakukan peminjaman kepada badan dunia seperti IMF dan Bank Dunia.[7] Sementara itu di Indonesia, revolusi hijau yang diusung oleh penganjur neoliberal yang awalnya ditujukan untuk membebaskan petani Indonesia untuk keluar dari perangkap involusi pertanian, ujung-ujungnya tetap merugikan petani dan menyisakan kerusakan lingkungan yang mana petanilah sebagai orang pertama yang terkena dampak dan memikul beban tanggungjawabnya.[8]

            Dari sisi mikro, kebijakan ekonomi negara-negara yang berkaitan dengan krisis pangan adalah berubahnya orientasi dari hasil pertanian untuk pangan menjadi pertanian untuk konversi bahan bakar nabati. Faktor kedua ini sebenarnya masih berkaitan dengan faktor perdagangan bebas dan usaha untuk menciptakan keunggulan komparatif yang diusung oleh penganjur neoliberalisme. Sesuai dengan logika ekonomi bahwa ketika seseorang mampu menghasilkan sebuah komoditas yang tidak dimiliki oleh orang lain maka dia akan memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya, untuk menciptakan keunggulan komparatif tersebut maka orang itu harus berkreasi untuk menciptakan sebuah komoditas yang bernilai ekonomi tinggi.

            Salah satu komoditas yang menjadi tren saat ini adalah komoditas biji-bijian yang dijadikan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang semakin langka dan mahal. Seperti yang kita ketahui bahwa para ahli telah menemukan sebuah cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya minyak. Yaitu dengan menggantikannya dengan bahan bakar nabati yang didapatkan dari biji-bijian yang diolah untuk menghasilkan biofuel. Yang menjadi permasalahan adalah ketika potensi konversi ini masuk dalam lingkup bisnis yang kemudian menggeser produk pertanian untuk pangan menjadi produk pertanian untuk industri energi. Alasannya sederhana, produksi pertanian untuk industri energi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan produk pertanian untuk pangan, karena sebagian besar negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat sangat tergantung pada energi ini. Disisi lain orientasi komoditas pertanian untuk industri energi lebih efisien daripada untuk pangan. Hal ini mengingat pengkonsumsi hasil pertanian adalah mesin bukan manusia, yang tentusaja tidak teralu memperhitungkan kandungan gizi, melainkan kandungan zat kimia yang diperlukan dalam reaksi kimia untuk menghasilkan ethanol.

            Dari dua kajian secara mikro dan makro diatas kita bisa melihat bagaimana sebenarnya peran para penganjur pasar bebas neoliberalisme dalam provokasi produksi pertanian massal yang kemudian justru berakibat pada krisis pangan. Meskipun tidak dapat disamakan, namun fenomena ini mengingatkan kita pada teori pembangunan Barat yang diterapkan di beberapa negara di Asia yang mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi tinggi yang kemudian terhempas dalam krisis ekonomi Asia tahun 1998.

 

 

 

Krisis Pangan : Revitalisasi NeoFungsionalisme?

            Masalah pangan termasuk dalam kajian isu global dalam studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional dalam kaitannya dengan permasalahan pangan lebih menfokuskan pada bagaimana mekanisme pengaturan internasional pada produksi dan distribusi pangan dunia. Ini didasarkan pada asumsi bahwa permasalahan pangan  merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Atas dasar asumsi tersebut maka seharusnya permasalahan produksi dan distribusi pangan tidak boleh diserahkan kepada organisasi-organisasi profit  dan tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar.[9]

            Masalah-masalah pangan dunia pada dasarnya dapat dikelompokkan pada lima faktor yaitu kelangkaan bahan pangan yang kronis, ketidakstabilan pasokan, jaminan impor bahan pangan, produktivitas pertanian yang rendah dan malnutrisi.[10] Permasalahan-permasalahan ini dalam konteks hubungan intenasional diselesaikan dengan membangun sebuah institusi internasional yang menangani permasalahan pangan. Diawali dengan Konferensi Pangan Dunia di Roma tahun 1974 yang menciptakan Dewan Pangan Dunia (World Food Council) dan pembentukan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (International Fund for Agricultural Development).

            Dalam konteks teoritis, studi hubungan internasional mendekati permasalahan pangan ini dalam tiga teori yaitu fungsionalisme, neofungsionalisme dan tata ekonomi internasional baru. Fungsionalisme mendasarkan asumsinya pada pengembangan kerjasma ekonomi dan sosial internasional adalah prasyarat penting bagi penyelesaian konflik politik dan penghapusan perang.[11] Pendapat fungsionalisme ini didasarkan pada fenomena kerjasama yang dapat dibangun oleh masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang sama. Hanya saja pendapat fungsionalisme ini difokuskan kepada permasalahan non politis dengan alasan bahwa kerjasama politis sulit dilakukan oleh negara-negara karena terbentur dengan permasalahan kedaulatan. Fungsionalisme menyandarkan pada mekanisme dampak limpahan atau spillover effect dimana kerjasama non politis semakin lama akan berkembang menjadi kerjasama politis. Dalam konteks spillover ini, akan tercipta sebuah integrasi dalam beberapa permasalahan yang dicoba untuk diselesaikan bersama oleh masing-masing negara dengan membentuk sebuah organisasi internasional. Pengalaman pembentukan Uni Eropa dari organisasi regional European Coal and Steel Community yang diprakarsai oleh Perancis dan Jerman untuk menghindari konflik menjadi contoh mekanisme fungsionalisme. Hal serupa juga dilakukan ketika negara-negara bersepakat membentuk organisasi buruh internasional (International Labour Organization –ILO).[12]

            Kelemahan teori ini adalah pada penyandaran kerjasama non politik. Dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks, dalam setiap hubungan yang dijalin antar negara sangat sulit untuk melepaskan diri dari unsur politik. Misalnya ketika kita membicarakan pada permasalahan produksi pangan, mekanisme ini tidak bisa hanya kita pahami sebagai sebuah mekanisme teknik tentang teknologi atau tata cara memproduksi bahan pangan melainkan juga akan berbicara tentang negara-negara mana saja yang memproduksi, negara mana yang memiliki cukup uang untuk membeli bahan pangan, negara mana yang menguasai teknologi pertanian sehingga negara lain harus berkiblat kepadanya. Disisi distribusi bahan pangan, tidak hanya berbicara tentang bagaimana transportasi yang digunakan untuk mendistribusi namun lebih dari itu juga membicarakan tentang negara mana yang menguasai jalur perdagangan dunia, mata uang apa yang digunakan untuk transaksi dan sebagainya. Singkatny, permasalahan pangan tidak hanya melulu permasalahan non politis melainkan permasalahan politis yaitu ekonomi politik interanasional.

            Untuk mengatasi kelemahan dalam pemikiran fungsionalisme ini, Joseph Nye menawarkan sebuah pemikiran yang lebih spesifik yaitu sebuah mekanisme kerjasama internasional yang didasarkan pada power atau kekuatan. Kekuatan ini mewakili term politik dalam kerjasama internasional yang diciptakan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teori neofungsionalisme ini mendasarkan pemikiran bahwa perlu ada permasalahan bersama yang secara politik masing-masing negara memiliki kepentingan atas permasalahan tersebut untuk diselesaikan dalam kerjasama internasional yang melibatkan banyak pihak. Secara umum, untuk menciptakan kerjasama internasional ini, Nye mensyaratkan empat hal yaitu (1) proses politisasi atau pemasukan kepentingan politik dalam kerjasama tersebut, (2) redistribusi keuntungan dari kerjasama tersebut, (3) redistribusi perluasan cakupan kerjasama dan (4) eksternalisasi atau upaya untuk memperluas kerjasama diluar anggota organisasi kerjasama tersebut, misalnya kerjasama antara European Community (EC) dengan Amerika Serikat.[13]

            Terkait dengan pemikiran neofungsionalisme, Mohtar Mas’oed berpendapat bahwa fungsionalisme dan neofungsionalisme mengarahkan pada pembentukan pendekatan Tata Ekonomi Internasional Baru. Para penganut pendekatan ini berasumsi bahwa inti permasalahan dalam hubungan internasional saat ini adalah adanya ketimpangan atau ketidakadilan ekonomi internasional. Struktur ekonomi yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakmeratan kesempatan bagi negara-negara di dunia. Mahbub ul Haq menyarankan tentang perlu dibangunnya sebuah kelembagaan manajemen internasional seperti Badan Pembangunan Dunia (World Development Agency –WDA). Badan ini berada langsung dibawah PBB dan berfungsi untuk emngatur kredit internasional jangka pendek, menyediakan pembiayaan pembangunan jangka panjang, menciptakan kerangka perluasan perdagangan dunia, menyeimbangkan pertambahan penduduk dengan produksi pangan serta bertindak sebagai komisi perencana ekonomi global dengan peranan penasehat.[14]

            Berdasarkan pendekatan ini, Mas’oed berpendapat bahwa untuk mengatasi permasalahan pangan dunia maka harus diterapkan suatu strategi manajemen yang khusus menangani masalah pangan dan terdiri dari unsur pemerintah nasional (Government), organisasi internasional antar pemerintah (International Government Organization-IGO), organisasi non pemerintah nasional (Non Government Organization-NGO), organisasi internasional non pemerintah (International Non Government Organization-INGO), organisasi bisnis internasional (Business International Non Government Organization) dan individu. Keenam unsur ini akan menjalankan fungsi   penelitian pertanian, produksi dan distribusi bahan pangan serta pembentukan cadangan bahan pangan untuk keadaan darurat. Mekanisme kerjasama internasional ini dijalankan dibawah pengawasan dan koordinasi dari PBB.[15]

            Mekanisme dengan aktor-aktor diataslah yang berlaku dalam sistem jaringan pangan dunia saat ini. Kelemahan dari jaringan sistem ini adalah bahwa semuanya masih berpegang pada mekanisme liberalisasi. Artinya para negara-negara ekonomi maju dan perusahaan multinasional saling berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari produksi dan distribusi pangan, dan jalan utama yang ditempuh adalah dengan memonopoli. Yang mendapatkan kerugian dari mekanisme jaringan pangan seperti ini tetap kepada negara kecil dan berkembang.

            Oleh karena itu dalam sistem jaringan organisasi pangan masa depan yang lebih diutamakan adalah pembebasan dari mekanisme pasar bebas dan pelibatan peran semua warga dunia dalam menangani masalah pangan melalui sistem kerjasama internasional yang adil. Tentu saja hal ini akan sangat sulit dilaksanakan mengingat syarat utama kerjasama seperti ini adalah pengorbanan berupa pemberian sebagian kedaulatan negara kepada organisasi internasional.

            Salah satu contoh kerjasama internasional yang mengarah pada pendapat neofungsionalisme  adalah kerjasama penanganan masalah pangan dan kelaparan yang ditangani dibawah pengawasan dan koordinasi PBB. Lembaga ini berfungsi untuk mengkoordinasikan kerjasama internasional dibawah payung PBB untuk masalah pangan dan kelaparan. Dari laporannya tahun 2005 diperoleh beberapa rekomendasi kerjasama internasional yang terbagi dalam tiga level intervensi yaitu global, nasional dan masyarakat lokal atau komunitas.

 

Gambar 5.

 Rekomendasi Kerjasama Internasional untuk Menangani Masalah Pangan dan Kelaparan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan FAO tahun 2004 dalam Sanchez, Pedro et al, 2005,  Halving Hunger : it can be done, UNDP, London, hal 38

 

            Dalam intervensi level global difokuskan pada pembangunan komitmen politik untuk mengatasi permasalahan pangan dan kelaparan. Implementasi dari rekomendasi kerjasama internasional ini meliputi meningkatkan kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah kelaparan, meningkatkan kontribusi negara donor untuk membantu program penanggulangan kelaparan, meningkatkan kesadaran warga dunia terhadap permasalahan kelaparan, peningkatan peran organisasi antar negara dan meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap program penanggulangan masalah pangan dan kelaparan.

            Sementara itu dalam level nasional kerjasama internasional lebih difokuskan pada reformasi kebijakan serta penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap program penanganan pangan dan kelaparan. Implementasi dari kerjasama ini adalah mempromosikan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dengan permasalahan pangan, meninjau ulang anggaran untuk penanganan permasalahan pangan dan kelaparan, membangun kapasitas negara dalam pencapaian tujuan penangulangan kelaparan melakukan intervensi pertanian dan gizi, meningkatkan akses penduduk miskin akan lahan pertanian produktif, meningkatkan peran perempuan, meningkatkan penelitian dalam pertanian dan pangan, mengurangi hambatan perdagangan pertanian, meningkatkan peran negara donor dan menciptakan kemitraan dalam penanggulangan maslaah kelaparan.

            Dalam level masyarakat atau komunitas, dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang diarahkan pada peningkatan produktifitas pertanian untuk meningkatkan hasil pangan, peningkatan gizi, mengurangi penduduk yang berpotensi mengalami kelaparan dengan menerapkan sistem peringatan dini, meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk miskin dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kepentingan pangan dan pertanian.

            Bentuk kerjasama internasional dalam mekanisme neofungsionalisme ini tidak tanpa kritik. Beberapa pengkritiknya mencurigai bahwa dalam berbagai bentuk kerjasama internasional maupun organisasi internasional yang dibangun untuk mewadahi kerjasama ini masih sarat dengan kepentingan negara ekonomi maju. Dominasi negara ekonomi maju dikhawatirkan akan menghambat usaha penanganan masalah pangan ini. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha kerjasama internasional melalui berbagai mekanisme seperti MDGs misalnya, dicurigai sebagai salah satu bentuk usaha negara ekonomi maju untuk tetap mempertahankan ketergantungan negara kecil dan berkembang. Karena dalam kerjasama internasional tersebut terdapat ketimpangan sumber daya ekonomi negara-negara didalamnya.

 

Krisi Pangan : Kembali Ke Lokal

            Salah satu pendapat yang cukup menarik ketika berbicara tentang masalah pangan adalah pendapat Colin Hines. Hines berpendapat bahwa untuk mengatasi permasalahan pangan bagi negara-negara di dunia khususnya negara Dunia Ketiga adalah dengan kembali kepada tataran lokal dan mulai meninggalkan globalisasi ekonmi.

            Dalam pandangan penulis, pendapat Hines tentang kembali kepada lokalitas dapat dipahami dari dua sisi. Pertama, kembali ke lokal dapat diartikan mengembalikan fungsi produksi pertanian untuk bahan pangan, bukan untuk industri. Kedua kembali ke lokal dapat pula dipahami dengan usaha pengembalian orientasi produksi pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, bukan diorientasikan kepada ekspor.

            Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang diorientasikan kepada lokalitas ini, Hines mensyaratkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi dan utamanya adalah adanya perubahan dalam beberapa peraturan WTO. Pertama, pemberlakuan bea dan jatah impor yang menumbuhkan subsidiaritas. Hal ini dilakukan dengan pemberian kesempatan untuk memberlakukan bea perdagangan dan jatah impor untuk membatasi membanjirnya bahan pangan impor. Asumsi dasarnya adalah usaha sejauh mungkin produksi pangan lokal dilakukan dan dipenuhi oleh petani lokal. Kedua, membalikkan arah peraturan kepemilikan intelektual dan hak paten. Selama ini aturan yang diterapkan oleh WTO adalah aturan kepemilikan intelektual model AS. Model ini menguntungkan perusahaan global yang mematenkan tumbuhan, benih dan keanekaragaman hayati. Padahal tidak  menutup kemungkinan penduduk lokal telah memiliki keahlian atau pengetahuan tersebut dan mendeskripsikannya sebagai kepemilikan bersama. Ketiga, melokalkan aturan pangan. Terdapat banyak sekali peraturan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Misalnya syarat iradiasi produk pangan, pasteurisasi produk susu dan standarisasi kemasan khusus produk lokal keju. Dalam pandangan Hines, hal ini hanya menguntungkan perusahaan besar. Keempat, mengizinkan pembentukan Dewan Petani untuk menejemen pasokan lokal. Inti gagasan ini adalah memperbolehkan petani produsen merundingkan harga patokan bersama atas hasil pertanian mereka, termasuk juga aturan pemasoknya. Hal ini bertujuan agar para petani mendapatkan pembayaran harga yang adil dan pantas. Kelima, membatasi subsidi ekspor langsung dan pembayaran kepada perusahaan. Terdapat ironi disini ketika negara ekonomi maju mempromosikan pencabutan subsidi bagi para petani namun disisi lain justru mereka mensubsidi perusahaan agrobisnisnya. Hal ini harus diganti dengan pemberian pinjaman berbunga endah kepada petani kecil, pengembang benih dan sistem pemasokan pangan dalam keadaan darurat. Keenam, memahami dan membatasi dampak buruk aturan pasar WTO. Impor pangan telah merusah dasar sistem pertanian tradisional. Oleh karena itu seharusnya setiap negara memiliki peraturan perdagangan internasional sendiri yang memungkinkan memberlakukan pembatasan impor. Ketujuh, memajukan pembagian lahan secara adil dan merata. Pembagian lahan ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah dalam menyusun kerangka kerja yang mendukung penyediaan pinjaman misalnya, serta penggunaan teknologi murah dan ramah lingkungan yang mekanismenya kemudian dikembalikan lagi kepada petani lokal.[16]

 

Penutup

            Permasalahan pangan global sebernya telah diprediksi sejak lima tahun teakhir. Namun ledakan peramasalahan ini baru terasa pada awal tahun 2008. disadari atau tidak, krisis pangan ini diawali dengan krisis energi bahan bakar fosil, minyak bumi yang mengalami peningkatan harga. Hal ini berdampak pada sektor pangan yaitu naiknya biaya produksi dan distribusi bahan pangan serta meningkatnya kebutuhan produksi pertanian untuk industri konversi bahan bakar. Selain itu masalah logis terkait masalah pangan adalah peningkatan populasi penduduk dunia yang bekonsekuensi logis pada peningkatan konsumsi dunia yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian.

            Permasalahan pertanian ini tidak bisa kita lihat dari sisi fisik masalah kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan semata. melainkan, kita juga harus meninjau sistem produksi dan distribusi ditataran perdagangan internasional. Neoliberal menjelaskan dengan lugas tentang konsekuensi dari pasar bebas dimana masing-masing negara didasarkan pada mekanisme pasar dalam penentuan harga bahan pangan. Hal ini berakibat bahwa masing-masing negara berupaya untuk memenuhi produksi dan mengubah kebijakannya dalam produksi pertanian secara massal. Permasalahannya kemudian adalah pada dominasi negara ekonomi maju terhadap mekanisme perdagangan bahan pangan yang cenderung merugikan dan mengikat negara-negara berkembang dalam ketergantungan.

            Neo fungsionalisme menawarkan sebuah jaringan kerjasama antar negara yang adil untuk meletakkan permasalahan pangan menjadi tanggungjawab bersama. Berbagai bentuk kerjasama internasional dan organisasi internasional dibangun untuk mengatasi permasalahan ini. Tren ini gencar sekali sejak delapan tahun terakhir. Diawali dengan dicanangkannya MGDs pada tahun 2000 sampai pada bentuk kerjasama-kerjasama internasional yang lain. Permasalahannya adalah dalam kerjasama ini masih terdapat ketimpangan dimana negara-negara ekonomi maju masih mendominasi dalam kerjasama maupun organisasi internasional tersebut. Fenomena ini nampak sebagai bentuk revitalisasi kerjasama internasional dalam penanganan permasalahan negara yang semakin kompleks.

            Usulan lainnya dalam penanganan permasalahan pangan adalah dengan mengembalikan sektor pertanian kepada lokal. Dalam artinya mengembalikan fungsi pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bukan industri. Dalam konteks ini terdapat revitalisasi unsur lokal mulai dari pelaku sampai kepada orentasi pasar.

            Terakhir, jalan yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan penggabungan dua pemikiran diatas. Dalam artian kerjasama internasional diupayakan untuk mengembalikan fungsi pertanian bukan sebagai komoditas pasar bebas melainkan dikembalikan kepada fungsi pemenuhan kebutuhan pangan, bukan industri, serta penguatan lokalitas untuk kemajuan sektor pertanian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

 

Amstutz, Mark R, 1995, International Conflict and Cooperation : An Introduction to World Politics, Brown & Bechmark, London

De Soto, Hernando, 2006, The Mystery of Capital : Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat, Qalam, Yogyakarta

Dougherty, James E, 1990, Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey, Third Edition, Harper & Row Publishing, New York

Dryzek, John S, 1987, Rational Ecology : Environtment and Political Economy, Basil Blackwell, Oxford

Hines, Colin, 2005, Mengganti Globalisasi Ekonomi menjadi Lokalisasi Demokrasi, Insist, Yogyakarta

Mas’oed, Mohtar, 1992, Isyu-isyu Global Masa Kini, PAU-Ilmu Sosial UGM, Yogyakarta

Nuhung, Iskandar Andi, 2006, Bedah Terapi Pertanian Nasional ; Peran Strategis dan Revitalisasi, BIP, Jakarta

Ohmae, Kenichi, 2005, The Next Global Stage : Chalenges and Opportunities in Our Borderless World, Wharton School Publishing, New Jersey

White, Brian (eds), 1997, Issues in World Politics, MCMillan, London

Wibowo, I (eds), 2003, Neoliberalisme, Cindelaras, Yogyakarta

Voysey, Heather (eds), 1997, Environtmental Politics, Volume 6, Springg 1997, Number 1,  Frank Cass, London

 

Kompas cetak, Rabu, 7 Mei 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodata Penulis

Tonny Dian Effendi, lahir di Blitar pada Agustus 1982, menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah di kota Blitar. Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) konsentrasi pada ilmu hubungan internasional dari Universitas Jember pada tahun 2005. Saat ini sedang menempuh program Magister Sosiologi konsentrasi pada Sosiologi Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang dengan beasiswa PPS UMM pada tahun 2006. Selama mahasiswa pernah aktif dalam kegiatan mahasiswa seperti wakil ketua Paduan Suara Mahasiswa FISIP tahun 2001-2003, pengurus Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) UNEJ dan mendirikan komunitas studi masalah internasional KDK institute. Penelitian yang pernah dilaksanakan adalah Pendapat Generasi Muda Tionghoa terhadap Nasionalisme Indonesia : Studi Kasus Pada Pelajar dan Mahasiswa di Kota Jember tahun 2001, penelitian skripsi Dampak Limpahan (spillover effect), Ekspor, Modal Dalam Negeri dan Pengaruh Terhadap Masyarakat Sekitar Industri : Suatu Studi Kasus Pengaruh MNC terhadap Host Country tahun 2005, Persepsi Aktor Pemerintah Daerah terhadap Peluang dan Tantangan Hubungan Luar Negeri di Era Otonomi Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2007, Pengaruh Globalisasi Budaya Jepang Kepada Generasi Muda Indonesia : Studi Pada Komunitas Cosplay dan J-Zone Malang tahun 2007, saat ini sedang melaksanakan penelitian bertema Masyarakat Sosialis Ditengah Sistem Kapitalisme Global : Sebuah Studi Sosiologi Politik Masyarakat Sosialis di Cina, Isu Global dalam Konteks Lokal, Diplomasi Indonesia melalui Internet : Studi Pada Situs Pemerintah Daerah di Indonesia. Penulis sejak tahun 2007 bertugas sebagai staf pengajar pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis dapat dihubungi di tonny_dian@yahoo.com.



© Pengajar pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

[1] Antara, Ancaman Kemiskinan Global Baru Akibat Krisis Pangan http://www.antara.co.id/print/?i=1208673076 diakses tanggal 6 Mei 2008.

[2] The International Food Policy Research Institute, http://www.unsystem.org/SCN/archives/scnnews11/ch14.htm#TopOfPage

Diakses tanggal 6 Mei 2008

[3] Saragih, Simon, Krisis Global : Pangan Terus Menusuk Setajam Pisau, Kompas, edisi cetak, Rabu, 7 Mei 2008

[4] Amstutz, Mark R, 1995, International Conflict and Cooperation : An Introduction to World Politics, Brown & Benchmark, London, hal 404-405

[5] UNESCAP, 2005, A Future Within Reach : Reshaping Intitution in a Region of Disparities to meet the Millenium Development Goals in Asia and the Pacific, United Nations, Bangkok, hal 12

[6] Sanchez, Pedro et al, 2005,  Halving Hunger : it can be done, UNDP, London, hal 19-20

[7] Shiva, V, 2000, Why Industrial Agriculture Cannot Feed the World?, The Ecologist, special issues, dalam Hines, Colin, 2005, Mengganti Globalisasi Ekonomi menjadi Lokalisasi Demokrasi, Insist Press,  Yogyakarta, hal 20-22

[8] Wahono, Francis, Revolusi Hijau : Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi, dalam Wibowo, I (eds), 2003, Neoliberalisme, Cindelaras, Yogyakarta, hal 259

[9] Mas’oed, Mohtar, (eds), 1992, Isyu-isyu Global Masa Kini, PAU-Studi Sosial, UGM, Yogyakarta, hal 81

[10] Ibid., hal 85

[11] Ibid., hal 86

[12] Dougherty, James E dan Pfaltzgraff, Robert L,1990, Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey, Third Edition, Harper & Row Publisher, New York, hal 439-440

[13] Ibid., hal 445

[14] Ul Haq, Mahbub, 1976, The Poverty Curtain, Columbia, New York, hal 188 dalam, Mas’oed Mohtar (eds), op cit., hal 88

[15] Ibid., hal 89

[16] Hines, Colin, po cit., hal 111-122

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s