e-Diplomacy Pemerintah Daerah di Indonesia

e-Diplomacy Pemerintah Daerah di Indonesia

Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional di era Globalisasi

Tonny Dian Effendi[1]

 

Abstract

In the global age, every state has borderless with other actor in international relations. The increasing of non-state actors roled has made the new diplomacy that has using un-official ways. One of the ways is by e-diplomacy. Every local government in Indonesia has the opportunity to built their web site to promote all of the potention that has opportunity to made the cooperation with all the international actors. It has important to support the state branding. But some local government has the problem both in technical and content. Two serious problems have the human resources and the policy’s orientation to local view than international.

 

Keywords : e-diplomacy, internet, globalization, local government

 

Pendahuluan

            Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan politik luar negeri sebuah negara. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi inilah sebuah negara dapat membangun image atau citra tentang dirinya dalam kerangka membangun nilai tawar atau state branding.

            Perkembangan diplomasi pada awalnya didominasi oleh negara. Negara melalui Departemen Luar Negerinya menerapkan praktek-praktek diplomasi yang berkaitan dengan masalah kenegaraan seperti perjanjian internasional, konferensi internasional, hubungan bilateral, hubungan multilateral dan sebagainya.

            Pada masa global ini kemudian kita mengenal adanya second track diplomacy atau diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor diluar negara.[2] Aktor-aktor diluar negara ini dapat berupa organisasi internasional, organisasi non pemerintah didalam negeri (NGO), perusahaan multinasional (MNC) dan individu. Peranan aktor diluar negara dalam dilomasi ini sangat penting mengingat dalam hubungan antar negara yang semakin kompleks, negara tidak bisa menangani semua urusan yang dilaksanakan oleh aktor non pemerintah. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini dimana hubungan antar manusia semakin kompleks dan tidak terbatas maka peran aktor non negara ini semakin penting.

            Beberapa faktor yang menunjang peran aktor non negara dalam diplomasi ini antara lain adalah 4I yaitu investation, industrialization, information dan individu. Keempat faktor ini pada awalnya merupakan mesin penggerak globalisasi yang tentu saja akan berdampak pada semakin meningkatnya peran aktor non negara. Dalam kaitannya dengan investasi, negara-negara didunia saat ini sedang mengejar pertumbuhan ekonomi untuk menunjang kesejahteraannya. Investasi dapat berasal dari luar negeri, oleh karena itu pencitraan akan sangat penting dilakukan oleh sebuah negara untuk mengundang investor dari negara lain agar menanamkan modalnya. Sedangkan berkaitan dengan industrialisasi, masing-masing negara saat ini, sekali lagi untuk menunjang pertumbuhan ekonominya, maka akan berusaha untuk memasarkan produk-produknya keseluruh dunia. Dalam hal ini sekali lagi citra negara atau state branding menjadi hal yang penting untuk memupuk kepercayaan.

            Dalam konteks perkembangan informasi, kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah komunikasi antar aktor dalam hubungan internasional. Hubungan luar negeri yang dahulu didominasi oleh negara saat ini lebih banyak dilakukan oleh aktor non negara. Tentu saja hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan luar negeri non kenegaraan. Teknologi informasi semakin mempermudah hubungan komunikasi ini. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Kenichi Ohmae menyebutkan informasi sebagai penggerak globalisasi dan mendorong keterlibatan publik secara global dalam hubungan internasional. Sedangkan individu disini difahami sebagai suatu kekompleks-an hubungan antar individu didunia saat ini. Hubungan antar individu saat ini mampu melewati batas negara dengan mudah. Mobilitas penduduk dunia semakin bebas, akses dari satu individu terhadap individu lain dibelahan dunia yang lain semakin dekat dan cepat.

            Perkembangan dunia yang semakin tanpa batas membuat jaringan antar manusia didunia semakin rapat. Oleh karena itu peranan pemerintah juga akan semakin berkurang dengan semakin kuatnya peran aktor non pemerintah. Dalam kaitannya dengan diplomasi maka saat ini teknologi internet pada dasarnya sangat penting dalam menunjang nilai jual atau nilai tawar yang dimiliki oleh suatu negara. Suatu negara dapat memasarkan dirinya secara efektif melalui media internet ini. Masalah kebijakan, peluang investasi, pariwisata, promosi budaya dan lain-lain sebenarnya dapat dilakukan melalui internet sehingga penulis beranggapan bahwa pada masa inilah terjadi revolusi diplomasi melalui diplmasi elektronik atau e-diplomacy.

Pengertian e-diplomacy

            Ediplomacy sendiri muncul ketika dunia semakin tanpa batas dengan teknologi internet. Beberapa pengambil keputusan pada negara-negara yang telah maju melihat perkembangan tekonologi komunikasi dan informasi ini sebagai sebuah peluang untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif dan efisien baik kepada masyarakat di lingkup domestik maupun kepada masyarakat internasional. Selain itu penggunaan ediplomacy yang semakin meluas juga dikarenakan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan negara dan didukung dengan tingkat penguasaan teknologi yang semakin tingggi.

            Ediplomacy menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat didefinisikan sebagai sebuah sarana khusus dalam  berdiplomasi yang menitik beratkan pada usaha untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan diplomasi Amerika Serikat melalui internet. Ediplomacy ini juga dibangun untuk merespon informasi-informasi dari luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat yang dilakukan di dunia maya. Deplu AS sendiri membentuk badan khusus  yang menangani masalah ediplomacy ini dengan tujuan untuk membawa diplomat AS dalam proses-proses pengambilan keputusan melalui teknologi informasi, meningkatkan hubungan dan peran serta AS terhadap masyarakat baik didalam maupun diluar negeri dan meningkatkan manajemen informasi dan pengetahuan didunia maya. Bagian khusus ini merupakan sebuah kombinasi antara para diplomat dengan para ahli komputer yang tujuan akhirnya adalah pada penguatan kebijakan luar negeri AS dengan memberikan data dan informasi yang akurat kepada para diplomat dan juga staf Deplu dimanapun pos diplomasi mereka diseluruh dunia.[3]

            Beberapa negara di Eropa juga melakukan hal yang sama. Bahkan negara yang barusaja mengalami konflik seperti Bosnia Herzegofina pada kementrian luar negerinya (the Ministry of Foreign Affairs)  juga menggunakan ediplomacy sebagai sarana promosi ekonomi yang digunakan untuk mendukung posisi negara ini dalam pasar ekonomi global, Uni Eropa dan masyarakat internasional secara umum. Selain sebagai saana promosi ekonomi, penggunaan ediplomacy di Bosnia juga sebagai sarana penghubung dengan masyarakat Bosnia sendiri yang 24-30% penduduknya tinggal diluar Bosnia karena perang. Oleh karena itu penggunaan sarana internet dirasakan sangat efektif baik kepada masyarakat negara tersebut maupun kepada dunia internasional.[4]

            Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi telah merubah praktek diplomasi yang selama ini dilakukan dan didominasi oleh pemerintah sebuah negara. Teknologi ini menjadikan diplomat tidak lagi sebagai aktor satu-satunya yang mengurusi dan berperan dalam hubungan antar negara. Peran masyarakat secara luas yang semakin terhubung dengan teknologi tersebut membuat negara seakan tidak lagi mampu menampung semua urusan masyarakat tersebut untuk ditangani. Teknologi informasi ini menyebabkan metode-metode diplomasi tradisional yang didominasi oleh diplomat semakin kabur.

            Masyarakat semakin ingin berperan dalam setiap proses kebijakan yang dilakukan oleh negara. Termasuk didalamnya kebijakan yang berkaitan dengan hubungan dengan pihak diluar negeri. Masyarakat semakin menuntut sebuah ruang terbuka dimana mereka dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai dunia yang disesuaikan dengan kepentingan mereka masing-masing. Dan pada dasarnya perkembangan teknologi informasi ini telah meningkatkan tuntutan keterlibatan masyarakat untuk ikut berperan dalam hubungan global. Menanggapi perkembangan ini kemudian muncul konsep-konsep seperti virtual diplomacy atau diplomacy without diplomat. Oleh karena itu setiap kebijakan yang berkaitan dengan hubungan dengan luar negeri saat ini dituntut untuk dipublikasikan kepada publik. Harold Nicholson mengatakan bahwa perkembangan diplomasi ini telah mengubah praktik diplomasi tradisional dan menurunkan peran Duta Besar dan para diplomat.[5]

            Peran publik yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyaknya aktor diluar negara yang diwakili oleh diplomat dalam praktek diplomasi. Beberapa aktor dan jalinan diplomasi yang dibangunnya dikenal dengan istilah diplomasi multi jalur atau multitrack diplomacy. Diplomasi multi jalur ini melibatkan 9 unsur dalam masyarakat yaitu pemerintah pada jalur pertama, NGO dan kalangan profesional, kelompok bisnis, warga negara biasa, aktivitas penelitian, pelatihan, pendidikan, aktivitas advokasi, kelompok agama, organisasi penyedia dana dan komunikasi media massa. Kesembilan unsur aktor dalam diplomasi ini menjalankan fungsinya masing-masing dengan tujuan perdamaian dunia.[6]

            Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, secara umum kita dapat mendefiniskan ediplomacy sebagai sebuah praktik diplomasi yang dilaksanakan baik oleh aktor negara maupun non negara dalam usahanya untuk menjalin hubungan luar negeri dan dalam negeri dengan menggunakan media teknologi informasi. Oleh karena itu, ediplomacy akan sangat berkaitan dengan secondtrack diplomacy dan multitrack diplomacy.

 

Otonomi Daerah dan e-diplomacy di Indonesia

            Beberapa negara maju di dunia ini telah memanfaatkan teknologi internet dengan baik dalam upayanya membangun nilai tawar negaranya. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat suatu negara, melainkan oleh pemerintah lokal. Kita dapat melihat bagaimana masing-masing provinsi di China berlomba-lomba menawarkan keunikan budaya dan kemudahan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Beberapa kota di dunia seperti Sidney, Australia dan Osaka, Jepang secara mandiri membangun web site yang mempromosikan program kerja serta peluang investasi.

            Secara umum sebenarnya pembangunan web pemerintahan ini memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah penerapan e-government atau penerapan fungsi pemerintahan melalui internet. Dalam fungsi ini, pemerintah melalui web sitenya memberikan informasi tentang kegiatan pemerintahan, kebijakan pemerintah lokal, layanan publik seperti pembuatan kartu identitas dan sarana tanya jawab antara pemerintah dengan masyarakat. Kedua, berkaitan dengan e-diplomacy atau peluang hubungan dengan berbagai pihak diluar negeri. Mengingat cakupan layanan internet meliputi seluruh dunia maka penggunaan web site ini menjadi sangat efektif untuk mempromosikan kekayaan dan keunikan yang dimiliki oleh suatu daerah kepada berbagai pihak diluar negeri.

            Bagaimana dengan Indonesia? Seiring dengan otonomi daerah, pada dasarnya pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota memiliki kesempatan untuk melakukan kedua fungsi internet diatas. Sistem desentralisasi memberikan peluang dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mampu mandiri dan menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik kondisi dimasing-masing daerah.

            Pada era otonomi daerah, sebagai respon atas semakin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam berbagai aspek, termasuk hubungan internasional, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua perangkat hukum ini memberikan kesempatan kepada aktor diluar negara untuk berperan dalam hubungan internasional melalui kerjasama luar negeri dan perjanjian internasional. Atau dengan kata lain telah muncul kesempatan kepada para pebisnis, profesional, akademisi, politisi, pejabat daerah, mahasiswa dan lain sebagainya untuk menjadi aktor dalam hubungan luar negeri dan tentu saja tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

            Sebagai respon atas perkembangan ini dan sekaligus untuk menyamakan visi serta tujuan kerjasama luar negeri ini, Departemen Luar Negeri Indonesia pada tahun 2003 mengeluarkan Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Buku panduan ini disusun untuk melengkapi Undang-undang nomor 22 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Ketika Undang-undang Otonomi Daerah diperbarui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, maka Deplu juga memperbarui buku panduan tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah ini pada tahun 2006. Hal ini berkaitan dengan perluasan dan perubahan wewenang pemerintah daerah yang berimplikasi pada peluang kerjasama luar negeri yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu Deplu memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan sebagai sarana konsultasi atas hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

            Salah satu usaha untuk mencapai hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah dengan membangun situs pemerintah daerah. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia baik tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota membangun web sitenya masing-masing. Secara umum pembangunan web site pemerintah daerah ini memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama, e-government memang masih sulit dilaksanakan di Indonesia. Permasalahan yang dialami adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan internet serta pengetahuan masyarakat tentang internet umumnya masih terbatas diperkotaan. Sehingga layanan pelayanan masyarakat melalui internet masih terbatas pada lingkup masyarakat perkotaan saja.

            Fungsi kedua, e-diplomacy merupakan satu kesempatan besar terhadap peluang kerjasama dengan berbagai pihak diluar negeri. Pemerintah daerah dapat mengelola sebuah web site yang menawarkan berbagai peluang investasi kepada investor diluar negeri. Pemerintah daerah juga dapat memberikan informasi tentang potensi pariwisata serta rencana pembangunan yang mana dalam perencanaan tersebut membuka kesempatan kepada berbagai pihak diluar negeri untuk turut ambil bagian.

            Peluang pemanfaatan teknologi internet ini menjadi semakin besar dalam era otonomi daerah di Indonesia. Saat ini hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki web site pemerintahan sendiri. Permasalahannya adalah apakah penggunaan web site tersebut telah efektif memenuhi kedua fungsi dasar diatas?

            Kementrian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan panduan tentang pembangunan dan pelaksanaan web site masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Inti dari manajemen pengelolaan situs pemerintah daerah adalah pada keterpaduan antara penerbit situs atau pengelolanya dengan unit-unit kerja dilingkungan pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan disajikan dalam situs tersebut. Terdapat lima masalah dalam membangun dan mengimplementasikan strategi penggunaan situs pemerintah daerah yaitu kegunaan (untuk kepentingan apa situs tersebut dibangun), tanggungjawab (siapa pemilik situs dan siapa yang bertanggungjawab), manajemen situs (bagaimana pengelolannya), isi (bagaimana isi yang ditampilkan) dan pemeliharaan dan pemutakhiran/up dating (bagaimana pemantauan dan pemutakhiran isi situs).[7]

            Selain itu yang harus diperhatikan dalam pembuatan situs pemerintah daerah adalah tugas-tugas strategis yang harus dibangun dalam sebuah web site pemerintah. Beberapa tugas strategis tersebut antara lain adalah (1) identifikasi pengunjung dan non pengunjung situs, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap masyarakat; (2) identifikasi kebutuhan pengunjung yang seharusnya ada dalam situs; (3) memberikan respon yang memuaskan kepada pengunjung; (4) menyediakan SDM yang berkompeten dan berkualitas untuk mengelola dan menyediakan informasi dalam situs; (5) keterpaduan antara situs web dengan kepentingan bisnis; (6) keterpaduan antara situs dengan program dan strategi pemerintahan yang terbuka kepada publik; (7) pemantauan pengembangan situs; (8) perancangan perencanaan strategis situs kedepan; (9) identifikasi posisi situs dalam organisasi; (10) keterpaduan situs dengan organisasi intranet dalam pemerintah daerah dan (11) disesuaikan dengan fungsi egovernment.[8]

            Sementara itu, dari sisi isi, situs pemerintah daerah minimal harus memiliki beberapa bagian seperti :

1.      Selayang pandang; berisi tentang informasi umum tentang keberadaan pemerintah daerah tersebut baik sejarah, lokasi, lambang, peta,visi dan misi dan sebagainya

2.      Pemerintah Daerah; berisi tentang struktur organisasi pemerintah daerah serta informasi tentang pejabat daerah

3.      Geografi; berisi tentang gambaran umum kondisi alam daerah, sosial ekonomi dan lain-lain

4.      Peta dan sumberdaya; peta adminsitrasi serta potensi sumber daya yang ada.

5.      Peraturan Pemerintah; berisi sosialisasi tentang peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah kepada masyarakat

6.      Buku tamu; layanan penerimaan masukan dari pengunjung situs

Namun, tidak semua situs pemerintah daerah di Indonesia melaksanakan atau memenuhi konten/isi situs seperti dijelaskan diatas. Walaupun ada banyak situs pemerintah daerah yang memenuhi semua isi minimal diatas namun jika dilihat dari isinya kurang mencerminkan fungsi situs sebagai egovernment dan ediplomacy.

 

e-diplomacy pemerintah daerah di Indonesia : Hambatan dan Tantangan

            Beberapa penelitian tentang web site pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pembuatan situs pemerintah daerah ini masih banyak memiliki kekurangan baik dari sisi tampilan dan terutama pada isi, informasi yang ditampilkan. Penelitian Ubudiyah Setiawati tahun 2006 pada situs pemerintah kabupaten Kediri menunjukkan bahwa dari sisi tampilan, situs ini kurang interaktif sehingga kurang membuat minat masyarakat untuk mengaksesnya selain itu, dari sisi isi, informasi yang ditampilkan juga kurang lengkap sehingga fungsi untuk mempermudah pencarian informasi tentang kabupaten Kediri baik dari masyarakat lokal dan masyarakat internasional menjadi tidak efektif.[9]

            Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Seger Hasani pada promosi wisata kabupaten Banyuwangi melalui web site mencatat bahwa penggunaan web site pemerintah daerah sebagai sarana untuk mempromosikan potensi wisata berjalan tidak efektif karena kadang dibangun dengan sederhana dan kurang interaktif. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang potensi penggunaan web site sebagai sarana promosi serta permasalahan pendanaan yang berkaitan dengan anggaran APBD terhadap pembangunan portal situs pariwisata daerah.  Hasani menggambarkan bahwa pada dasarnya untuk membangun situs yang menarik setidaknya memenuhi lima sisi utama yaitu suasana (tampilan yang disesuaikan dengan tema yang diangkat dalam situs, dan tentu saja disesuaikan dengan tujuan pembuatan situs), informasi, alasan penampilan informasi, dimana informasi tersebut diperoleh (misalnya untuk situs pariwisata berisi tentang lokasi tempat wisata), dan tata cara (berisi informasi tentang bagaimana memanfaatkan informasi yang ada dalam situs, misalnya dalam sity pariwisata maka harus diberikan informasi tentang layanan dan fasilitas yang ada serta bagaimana cara mencapai obyek wisata tersebut).[10]

            Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis bersama mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang pada mata kuliah Diplomasi menunjukkan bahwa banyak sekali kekurangan yang dimiliki oleh web site pemerintahan. Penelitian dilakukan pada beberapa web site pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan web site pemerintah daerah memiliki banyak kelemahan baik secara teknik maupun isi (technical and content).

            Beberapa situs pemerintah daerah yang diamati dalam penelitian ini adalah situs pemerintah Aceh Tengah, kabupaten Payakumbuh, kota Dumai, kota Padang, kabupaten Lampung, kabupaten Bangka, pulau Samosir, kota Palembang, kabupaten Klungkung, kota Banjarmasin, kabupaten Kutai Kartanegara, kabupaten Ponorogo, kota Balikpapan, kabupaten Sumbawa, Batam, kota Makassar, kota Yogyakarta, kota Probolinggo, kota Batu, kabupaten Pasuruan dan kabupaten Pamekasan.

            Permasalahan teknik berkaitan dengan sistem yang berlaku pada masing-masing web site. Terdapat beberapa web site yang aksesnya lambat dan beberapa yang dalam perbaikan. Sementara itu, kelemahan terbanyak berada pada permasalahan isi dari web site tersebut. Beberapa kelemahan yang berkaitan dengan isi web site adalah sebagai berikut :

  1. Tidak ada pilihan bahasa Inggris pada hampir semua web site pemerintah daerah yang dimiliki. Hal ini penting mengingat bahasa Inggris bagaimanapun juga sangat berguna untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak diluar negeri. Asumsinya adalah meskipun sebenarnya pemerintah daerah tersebut memiliki banyak potensi yang dapat dikerjasamakan dengan berbagai pihak diluar negeri, namun karena permasalahan bahasa ini hasilnya menjadi kurang maksimal.
  2. Beberapa web site menampilkan isi yang sudah kadaluarsa (out of date). Beberapa pemberitaan dan informasi dalam web site terkesan disusun seperlunya sehingga tidak disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam konteks kekinian.
  3. Minimnya layanan informasi yang diperlukan untuk investasi asing. Beberapa web site memang menampilkan informasi tentang potensi pariwisata, namun tidak diberikan informasi tentang bagaimana jika ada pihak dari luar negeri ingin mengunjungi obyek wisata tersebut. Instansi apakah yang harus dihubungi dan bagaimana layanan wisatanya baik hotel maupun akses transportasinya. Beberapa web site juga memberikan informasi tentang komoditas ekonomi yang dihasilkan. Tapi sekali lagi tidak didukung dengan informasi tentang akses terhadap komoditas tersebut dan jika memang ada peluang investasi tidak disebutkan bagaimana mengurus investasi tersebut.

Beberapa kelemahan diatas berlaku umum pada hampir semua web site yang diteliti. Hal ini menunjukkan masih kurang tanggapnya pemerintah daerah tentang peluang kerjasama luar negeri yang menguntungkan yang dapat dicapai melalui e-diplomacy ini.

            Kelemahan-kelemahan diatas dapat disebabkan karena beberapa hal seperti :

  1. Kurangnya pengetahuan pemerintah daerah tentang peluang kerjasama luar negeri yang dapat dilakukan melalui internet
  2. Kurangnya pemahaman tentang fungsi internet dalam perkembangan global saat ini
  3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan tentang hubungan luar negeri.
  4. Kebijakan yang masih berorientasi domestik daripada internasional

 

Kesimpulan

            Perkembangan dunia saat ini menuntut masing-masing negara untuk berkompetisi menjadi yang terbaik. Dalam kompetisi ini, masing-masing negara memiliki kesempatan untuk menunjukkan kelebihannya (state branding) melalui berbagai sarana. Salah satu sarana yang efisien adalah melalui internet.

            Di Indonesia, dalam era otonomi daerah, masing-masing pemerintah daerah sebenarnya memiliki kesempatan untuk melakukan promosi keluar negeri dengan efektif dan berbiaya rendah. Hal itu dapat dilakukan dengan membangun web site pemerintah daerah yang memberikan informasi yang jelas dan didukung dengan fasilitas bahasa Inggris untuk menawarkan berbagai potensi kerjasama.

            Web site pemerintah daerah di Indonesia masih banyak yang memiliki kekurangan baik secara teknis maupun isi. Kemampuan pemahaman tentang peluang kerjasama luar negeri masih rendah dan ditambah dengan orientasi kebijakan yang masih berorientasi ke lokal atau domestik daripada internasional. Oleh karena itu pembentukan bagian Kerjasama Luar Negeri dimasing-masing pemerintah daerah akan sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama luar negeri melalui e-diplomacy yang selanjutnya secara tidak langsung akan membangun state branding Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Bacaan

Barston, R.P, 1996, Modern Diplomacy, Pearson Education, London

Djelantik, Sukawarsini, 2008, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta

Eban, Abba, 1983, The New Diplomacy : International Affairs in the Modern Age, Random House, New York

Effendi, Tonny Dian dan Kurniawati, Dyah Estu, 2008, Persepsi Aktor Pemerintah Daerah dalam kaitan Kerjasama Internasional (studi pada Pemerintah Kabupaten Malang), Departemen Hubungan Internasional FISIP UMM, Malang

Gorman, Robert F dan Toma, Peter A, 1990, International Relations : understanding global issues, Brook/Cole Publishing Company, California

Hermawan, P Yulius (Ed). 2007. Transormasi Dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu Metodologi. Bandung. Ghara Ilmu

Ohmae, Kenichi, 2002, Hancurnya Negara Bangsa : Bangkitnya Negara-Kawasan dan Geliat ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas, Qalam, Yogyakarta

Suryokusumo, Sumaryo, 2004, Praktik Diplomasi, bpIBLAM, Jakarta

William C Olson dan Fred A Sonderman, 1974, The Theory and Practice of International Relations, , 2nd Edition, Prenticel Hall, New Jersey

 

 


[1] Pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

[2] Second track diplomacy merupakan sebuah rangkaian praktik diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor-aktor non negara. Biasanya aktor-aktor ini mampu bertindak dan berperan sebagai diplomat dalam artian khusus yang jangkauannya melampaui batas-batas negara. Salah satu contoh praktek second tack diplomacy misalnya seperti perankelompok-kelompok perdagangan dalam memajukan hubungan ekonomi antar negara serta peran individu dalam penyelesaian konflik dan sebagainya

[3] Informasi tentang penggunaan ediplomacy dalam Departemen Luar Negeri AS dapat diakses pada http://www.state.gov (diakses tanggal 5 Juni 2008)

[4] Rasmusen, Alma Sokolovic, 2003, ediplomacy for development : a study of Bosnia and Herzegovina’s Ministry of Foreign Affairs’web Communication, dalam KF03719@stud.mah.se diakses tanggal 5 Juni 2008

[5] Nicholson, Harold, 1974, Diplomacy Then and Now dalam The Theory and Practice of International Relations, William C Olson dan Fred A Sonderman, 2nd Edition, Prenticel Hall, New Jersey

[6] Diamond, Louise dan McDonald, John, Multitrack Diplomacy : a system approach to peace, Institute of Multitrack diplomacy, Washington DC, hal 4-5 dalam Djelantik, Sukawarsini, 2008, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta hal 218-219

[7] Departemen Komunikasi dan Informasi RI, Buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah

[8] ibid

[10] Peneliti adalah pengusaha perusahaan pengembang software untuk dealer pulsa elektrik  www.pulsaengine.com, menjadi konsultan IT portal berita Jawa Timur www.beritajatim.com, dan membina kelompok studi Anak Negeri khusus bidang riset dan pengembangan SDM mahasiswa www.anaknegeri.org 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s