Peran Kelompok Intelektual Sebagai Pendorong Perubahan dalam Masyarakat Sosialis China

Peran Kelompok Intelektual Sebagai Pendorong Perubahan dalam Masyarakat Sosialis China[1]

Tonny D Effendi[2]

 

Abstract

China is one of the unique state when some states around her has changed into capitalist society, but he still remain on the track of socialist society. In politics, he still depend on comunist system but in economic he growth to the pseudocapitalist. One of social groups that has important in the social change in China is intellectual group. By the Conflict Theory of Dahrendorf, we can note that this group  roled as quasygroup. They has not the main political power but they could built the political power by supporting the interest group. But in the other hand, in some political view that when peoples have the economic wealth and the intellectual was growth, they would ask for democratization. But the Uni Soviet traumatic factor, traumatic from the past decade and the reform of China Communist Party (CCP) have made them walk carefully for the democrazy effort.

Keyword : socialism, conflict, intellectual, quasi group, democracy

Pendahuluan

            Perkembangan dunia sekarang ini telah mengarah kepada kapitalisme global dimana arus perdagangan, informasi dan teknologi informasi semakin berkembang pesat, meluas dan merambah setiap pelosok dunia. Ohmae menyebutkan dalam era globalisasi sekarang sebagai efek globalisasi adalah dunia yang tanpa batas (borderless) dimana ditandai dengan arus penyebaran yang sangat pesat dari unsur 4 I, yaitu investasi, informasi, industri dan individu[3]. Perkembangan empat I ini telah melampau batas-batas negara, bahkan melampaui konsep-konsep blok pembangunan dan negara-negara tidak bisa lagi tertutup seperti Cina pada era 1960an. Disinilah dalam lingkup nasional, peran negara semakin tergantikan oleh peran-peran aktor non negara yang menjalankan berbagai kepentingan dan aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya.

            Sementara itu, meskipun Perang Dingin telah berakhir ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan Tembok Berlin pada tahun 1989, namun  beberapa faham sosialis masih dianut dibeberapa negara, dan sistem masyarakat sosialis juga masih diterapkan. Runtuhnya Uni Soviet seringkali diartikan sebagai suatu babak baru dalam perkembangan dunia dimana bahkan ada yang menganggap masa setelah Perang Dingin adalah masa berakhirnya sejarah yang ditandai dengan kemenangan kapitalisme seperti yang digambarkan oleh Francis Fukuyama[4]. Dengan perubahan dalam dunia internasional ini kemudian kelompok liberal kapital yang dianggap sebagai pemenang dalam konflik ideologis yang berlangsung selama kurang lebih dua dekade memiliki kekuatan pengaruh yang cukup kuat dinegara-negara didunia. Arus pengaruh ini disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi sehingga pengaruh yang berkembang tidak hanya pada tataran fisik seperti melimpahnya arus barang dan jasa serta industrialisasi dibeberapa negara, melainkan juga menyebarkan ide dan ideologi tentang kemakmuran yang pada dasarnya merupakan janji atau impian utama kapitalisme.

            Perubahan yang kemudian terjadi dalam sistem internasional adalah munculnya masyarakat dunia yang menjadi saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Interdependensi inilah yang akhirnya mendorong munculnya jaringan kapitalisme didunia yang didominasi oleh negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara Eropa Barat. Jaring-jaring kapitalisme ini juga diikuti dengan masuknya beberapa negara dikawasan Asia Timur dan Amerika Latin. Di Asia Timur beberapa kawasan seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong. Kondisi seperti inilah yang kemudian menjadikan beberapa negara komunis pasca Perang Dingin menjadi seolah-olah “terkepung” dengan jaringan kapitalisme dunia. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana selanjutnya nasib negara-negara komunis lainnya seperti Cina, Kuba dan beberapa negara di Eropa Timur dan Afrika seperti Tanzania dan Mozambique. Apakah mereka akan tetap mempertahankan ideologi mereka pada tataran politik dan ekonomi? Hal ini menjadi suatu pilihan bagi mereka untuk tetap mempertahankan kebijakan secara ketat menutup diri atau mulai membuka diri dengan melakukan beberapa kompromi terhadap kondisi dunia yang semakin kapitalistik.

Dalam sistem masyarakat sosialis yang masih berlangsung hingga saat ini dibeberapa negara dunia, peran negara begitu penting dalam melaksanakan tugas pembagian kerja bersama dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kepentingan nasional, kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa negara yang masih menerapkan sistem masyarakat sosialis diantaranya adalah di Cina di Asia, Kuba di Amerika. Kedua negara ini berada pada benua yang berbeda dan mempertahankan sistem masyarakat sosialis.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana negara ini menanggapi perkembangan sistem global yang semakin kapitalistik ini? Fenomena yang menarik adalah ketika kita menganalisa masyarakat China. Cina merupakan negara dengan penduduk terbesar didunia dengan data terakhir menunjukkan jumlah penduduk Cina telah mencapai 1,3 milyar jiwa. Cina merupakan salah satu peradaban tertua didunia setelah peradaban Mesopotamia maupun Maya, hampir selama 2000 tahun, Cina menganut faham Konfusianisme dan berbentuk kerajaan. Peradaban itu kemudian juga ditambah dengan perdagangan yang mencapai kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan maupun Asia Tengah. Salah satu yang terkenal adalah penjelajahan samudera yang dilakukan oleh Cheng Ho dan munculnya Jalur Sutra ke Barat menuju India.

            Sejalan dengan usianya yang telah mencapai ribuan tahun, Cina menjadi sebuah negara baru pada tahun 1949 ketika Mao Ze Dong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina (People Republic of China / PRC). Namun sebelumnya, rakyat Cina telah meninggalkan sistem kerajaan setelah terjadi Revolusi yang dipimpin oleh nasionalis Dr. Sun Yat Sen pada tahun 1911 yang merubah kerajaan menjadi sebuah negara nasionalis Republik Cina. Namun Pasca Perang Dunia II, terjadi Perang Saudara antara kelompok nasionalis (Kuo Min Tang) dengan kelompok komunis (Kuo Chan Tang) yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok komunis dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Sedangkan kelompok nasionalis melarikan diri ke pulau Taiwan dan mendirikan negara baru yaitu Republik Cina (Republic of China / RoC).

            Beberapa kejadian penting yang akan dijadikan fokus analisa dalam penelitian ini adalah pada struktur kekuasaan pada masyaarakat Cina pada masa kerajaan (masa kekaisaran terakhir), revolusi 1911, pemerintahan Mao Ze Dong (1949) dengan beberapa kebijakannya yang terkenal seperti revolusi budaya dan lompatan jauh kedepan atau the great leap forward, masa The Gang Four dan pemerintahan Deng Xiao Ping serta masa Pasca Perang Dingin 1989.

            Telaah perubahan struktur kekuasaan dalam masyarakat menjadi penting ketika kita ingin menganalisa bagaimana perubahan bisa terjadi dalam masyarakat. Begitu pula dalam masyarakat Cina yang menghadapi globalisasi saat ini, mereka telah beberapa kali mengalami perubahan struktur kekuasaan yang berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan partai. Kebijakan inilah yang pada tataran implementasinya berpengaruh langsung terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

 

 

Sosialisme vs Kapitalisme Global

Sosialisme dan Komunisme memiliki definisi yang berbeda. Sosialisme lebih diartikan sebagai to each according to work, from each according to ability, sedangkan komunisme diartikan sebagai to each according to need, from each according to ability [5]. Dalam sistem masyarakat sosialisme sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Rothchild dan Foley dalam penelitiannya di Afrika menyatakan bahwa diantara beberapa karakteristik masyarakat sosialisme adalah komitmen pada penguatan negara, lebih terbuka dalam menerima transformasi yang membawa tatanan sosial baru, penggunaan koersi jika diperlukan untuk meminimalisir tekanan asing yang membawa faham kapitalisme dan komitmen untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang sedemikian rupa untuk kesejahteraan dan kejayaan sosialisme[6]. Dalam definisi ini kita bisa melihat terdapat beberapa unsur utama yaitu negara, keterbukaan terhadap tatanan baru dan penciptaan kondisi ekonomi dan sosial.

Disinilah kemudian pertentangan terjadi ketika sistem kapitalisme global yang didalamnya membawa efek psikologi konsumerisme menerapkan image yang telah sukses dibeberapa negara yaitu”hidup yang lebih baik” yang bertentangan dengan prinsip sosialisme yaitu “masyarakat yang lebih baik”. Terdapat pertentangan antara konsep individu dan masyarakat secara komunal disini. Disisi lain, perkembangan kapitalisme global telah memunculkan faham baru dimana negara harus “dihilangkan” dari urusan ekonomi, yaitu faham neoliberalis. Kedatangan neo-liberalis dinegara-negara dunia ketiga ditunjukkan dengan membawa faham pasar bebas dan janji kemakmuran yang pada dasarnya menurut penentang faham ini, yang terjadi adalah pembentukan perekonomian global terpimpin yaitu dipimpin oleh negara-negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi besar[7].

Aktor yang berpengaruh dalam menglobalkan faham ini dan kemudian banyak perpengaruh pada perubahan ekonomi dan sosial bahkan politik di negara dunia ketiga adalah TNC atau transnational corporation. TNC menurut Lairson dan Skidmore adalah agen gobalisasi dimana menerapkan lima elemen dasar globalisasi yaitu pertumbuhan yang sangat cepat dalam transaksi pembayaran atau keangan internasional, perdagangan antar perusahaan, investasi asing (FDI), munculnya pasar global dan sistem nilai jual prduk secara global dan meningkatkan penggunaan dan penemuan komunikasi dan transportasi global[8]. Begitu kuatnya pengaruh TNC yang membawa globalisasi dan dibeberapa kasus membawa perubahan sosial yang luar biasa sehingga David Korten dalam bukunya When Corporate Rule the World, menyatakan bahwa TNC bagaikan pelaku kesewenang-wenangan pasar yang memperluas pasar diseluruh dunia bagaikan penyakit kanker[9].

Globalisasi sebagai sebuah peradaban baru telah pula berusaha untuk “memberadabkan” peradaban yang lainnya. Namun dalam belahan dunia yang lainnya ternyata masih ada beberapa negara yang mampu mempertahankan sistem sosialismenya meskipun tanpa dapat dipungkiri juga terdesak oleh arus globalisasi sistem kapitalisme dunia. Cina adalah salah satu negara yang mencoba mempertahankan sistem masyarakat sosialis ditengah pembangunan ekonomi yang mau tidak mau mereka harus berkompromi dengan sistem global yang kapitalistik. Cina mencoba mencari jalan tengah ketika arus globalisasi melanda yang ditandai dengan masuknya investasi asing oleh MNC/TNC yang tidak hanya membawa arus barang dan jasa, namun juga membawa ide, ideologi kapitalisme. Melihat Cina yang berkompromi dengan globalisasi ekonomi dimana kemudian muncul pertanyaan apakah memang Cina sedang dalam perubahan dengan memberikan kapitalisme masuk atau memang hal itu terjadi memang karena kebutuhan ekonomi Cina?

Studi tentang masyarakat sosialisme dan perubahannya di Cina ini akan menarik karena pada dasarnya memiliki karakteristik dan sejarah yang unik terkait dengan geopolitik dan geo ekonomi karena secara geopolitik, secara geografi Cina adalah salah satu negara yang berideologi komunis dimana Barat atau Amerika Serikat membangun kebijakan containmen policy atau politik pembendungan pada masa Perang Dingin. Sehingga saat ini Cina dikelilingi oleh negara-negara liberal dan bercirikan pembangunan ekonomi kepitalistik seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Sedangkan secara geoekonomi, posisi Cina yang dikelilingi oleh negara kapitalistik Asia Timur ini membuat posisi Cina dalam kacamata ekonomi, mau tidak mau harus turut serta dalam perkembangan regional dimana sedang berlangsung proses globalisasi ekonomi. Penelitian ini setidaknya akan menunjukkan bagaimanakah negara yang masih mempertahankan sistem masyarakat sosialisme mampu bertahan dan bersaing dengan negara lain yang lebih kapitalistik ditataran internasional sementara itu ditataran nasional mereka mau tidak mau juga harus berkompromi dengan investasi asing dari agen globalisasi yaitu TNC. Serangan dari luar dan dalam ini tentu saja akan membawa banyak perubahan dalam sistem sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini berdasar pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat Cina mulai masa sebelum revolusi 1911, revolusi 1949, masa Mao Ze Dong, revolusi budaya, the great leap foward, masa Deng Xiao Ping dan pasca Perang Dingin untuk mengetahui perubahan dalam struktur, basis dan distribusi kekuasaan (power) yang akhirnya sampai saat ini masih mempertahankan sistem sosialisme.

Teori konflik yang digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini adalah teori konflik Dahrendorf. Salah satu pijakan yang digunakan oleh penulis untuk menggunakan teori konflik Dahrendorf adalah pendapatnya tentang masyarakat dimana masyarakat selalu tunduk pada proses perubahan. Hal ini merupakan antitesis terhadap fungsionalis yang menyatakan bahwa masyarakat adalah statis atau berada dalam keadaan berubah secara seimbang[10].

            Teori ini memandang masyarakat memiliki keteraturan yang pada dasarnya bersumber dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas atau elit. Oleh karena itu teori ini menekankan perhatiannya pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga seakan-akan teori konflik Dahrendorf ini adalah teori pemaksaan dalam masyarakat dimana dalam sub kelompok masyarakat merupakan elemen yang memiliki semangat ketertiban dan dibentuk oleh kepentingan yang diartikulasikan dalam kepentingan konkret dan konflik. Masyarakat dipandang sebagai seperangkat proses kompetisi, kelompok yang memiliki semangat ketertiban dan dibantu oleh kepentingan serta kondisi sosial lingkungannya sehingga masyarakat memiliki aspek dinamis dan perubahan sosial yang berlanjut atau kontinyu[11].

            Dahrendorf membagi masyarakat dalam dua karakteristik yaitu konflik dan konsensus[12]. Teori konsensus berusaha menguji nilai integrasi dalam masyarakat sedangkan teori konflik berusaha menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu.

            Pada dasarnya teori konflik yang disusun oleh Dahrendorf ini masih sangat dipengaruhi oleh fungsional struktural. Fungsionalis menyatakan bahwa masyarakat terbentuk dari perasaan sukarela sedangkan ia berpendapat bahwa konfliklah yang justru mempengaruhi individu untuk bersatu membantuk masyarakat. Yang menjadi inti pendapatnya ini adalah dimana konflik terbentuk dari perbedaan distribusi otoritas yang menurutnya selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis[13].

            Otoritas menurut Dahrendorf terletak bukan pada individu melainkan pada posisi yang ia pegang. Oleh karena itu dalam amsyarakat kemudian terbentuk berbagai struktur posisi yang satu dan lainnya berkonflik sehingga perlu ditentukan struktur konflik antar berbagai struktur posisi tersebut dan sumbernya berada dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan. Sehingga kemudian dikenal dua konsep yaitu superordinasi dan subordinasi dimana masing-masing konsep posisi ini memiliki harapan untuk mengendalikan bawahan. Namun Dahrendorf juga mnyatakan bahwa otoritas tidak bersifat konstan karena terletak dalam posisi. Masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang disebut asosiasi yang dikontrol secara imperatif[14]. Masyarakat menurutnya terlihat sebagai kumpulan individu yang dikontrol oleh hirarki posisi otoritas.

            Konflik antar struktur posisi yang masing-masing memiliki otoritas ini berasal dari perbedaan kepentingan yang arah dan substansinya saling berlawanan satu sama lainnya. Dalam setiap kelompok, individu yang memagang posisi yang dominan maka cenderung berupaya untuk mempertahankan status quo, sedangkan individu lainnya yang berada pada posisi yang lebih tersubordinat akan berusaha untuk mengadakan perubahan. Hal ini berkaitan dengan ancaman legetimasi.     Untuk mempertahankan posisi dan menanggapi ancaman legetimasi ini individu yang berada pada posisi dominan maka ia akan berperilaku sesuai dengan cara yang diharapkan, atau dengan kata lain terdapat proses penyesuaian diri.

            Pendapat yang paling terkenal dari Dahrendorf adalah ketika ia membagi kelompok dalam tiga tipe utama yaitu kelompok semu (quasi group) yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama yang menjadi cikal bakal tipe kelompok yang kedua yaitu kelompok kepentingan. Berbagai kelompok kepentingan ini akhirnya menimbulkan kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Hubungan antara kelompok semu dan kelompok kepentingan dinyatakan Dahrendorf sebagai berikut :

 

Model perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertoan sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan [15]

            Dahrendorf menyatakan bahwa setelah kelompok konflik terbentuk maka kelompok ini melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan bila kelompok konflik ini hebat maka perubahan yang terjadi adalah radikal dan bila kelompok konflik ini menyertakan kekerasan dalam tindakannya maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba[16]

Stucture of Position

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individu/elit

Interest group

Legetimacy

Quasi group

Superordinat

Subordinat

SOCIETY

Conflict group

change

Status quo

Social Structure

Quasi group

Quasi group

Interest group

Authority

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Alur Teori Konflik Dahrendorf

Teori konflik Dahrendorf ini digunakan sebagai pisau analisa terhadap perubhaan struktur kekuasaan yang dialami oleh masyarakat Cina dari jaman monarkhi sampai kejaman saat ini dimana masyarakat Cina mengalami transisi dari sistem sosialis menjadi sistem kapitalis meski masih dalam tataran perkembangan ekonomi.

            Pada masa awal Revolusi 1911, masyarakat Cina mulai mengenal kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama yaitu mengganti pemerintahan kekaisaran yang dirasa sudah tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan dan tidak lagi memiliki legetimasi rakyat. Kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tujuan inilah yang menurut teori kritis Dahrendorf disebut sebagai kelompok semu atau quasi group. Pergerakan kelompok semu ini tidak akan efektif jika tidak diorganisasi dengan baik, oleh karena itu kemudian muncullah dr. Sun Yat Sen yang memimpin pergerakan untuk mengantikan kekaisaran Cina menjadi sebuah negara republik. Pada masa inilah kemudian, kelompok semu bergabung dan menjadi sebuah kelompok kepentingan. Namun yang perlu dicatat adalah, kelompok kepentingan yang kemudian terbentuk tidak hanya dari kelompok nasionalis namun juga dari kelompok komunis sehingga setelah republik berdiri maka dua kelompok ini menjadi kelompok konflik.

            Sesuai dengan teori konflik Dahrendorf yang mengatakan bahwa perubahan dalam masyarakat bergantung pada konflik yang ditimbulkan antar kelompok konlfik. Oleh karena itu perang saudara yang kemudian dimenangkan oleh kelompok Komunis ini akhirnya membawa perubahan yang cukup besar dalam masyarakat Cina yaitu berdirinya Republik Rakyat Cina merupakan bagian dari perubahan itu.

            Dalam masa selanjutnya, kelompok komunis yang berkuasa selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam periode komunisme di Cina ini kemudian terjadi beberapa perubahan dalam struktur kekuasaan baik dimasa Mao sampai pada masa Deng. Perubahan struktur kekuasaan ini juga didukung oleh basis kekuasaan yang berada dibelakang masing-masing elit ini, jika kita menggunakan teori konflik, adalah kelompok-kelompok semu yang secara nyata maupun tidak memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan perubahan karena posisi mereka yang subordinat.

 

Peranan Kelompok Intelektual sebagai QuasiGroup dalam Masyarakat China

            Pada dasarnya perubahan dalam masyarakat China telah dimulai sejak jaman dahulu. Dalam setiap pergantian dinasti di China sering diawali dengan revolusi yang melibatkan pemberontakan para petani yang tidak puas dengan kebijakan negara. Dalam beberapa revolusi tersebut kelompok intelektual memiliki peran penting karena sebagai kelompok sosial atas dalam filsafat China kuno.

            Membahas tentang kelompok intelektuan di China tentu saja tidak lepas dari sejarah pendidikan filsafat Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme memberikan banyak pengaruh kepada masyarakat China baik secara sosial maupun politik. Pengaruh secara sosial adalah terbukanya kesempatan kepada orang-orang yang tergolong struktur sosial terendah seperti petani untuk masuk dalam struktur sosial yang lebih tinggi seperti kelompok birokrat melalui sebuah sistem ujian negara. Hal ini tidak hanya mengingkatkan status sosial namun juga status ekonomi. Sementara itu pengaruh dalam bidang politik adalah ajaran Konfusianisme tentang kesetiaan terhadap negara dan raja.Filsafat Konfusianisme yang menerangkan tentang kesetiaan terhadap negara dan raja inilah yang kemudian digunakan oleh kelompok komunis untuk menanamkan ideologi komunisme atas nama pembelaan terhadap negara.

            Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa pada dasarnya yang menggerakkan revolusi di China bukan berasal dari kelompok mayoritas petani atau buruh, melainkan justru dari kelompok intelektual. Para intelektual ini tergugah untuk berfikir mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi China saat itu. Kelompok intelektual ini pada awalnya berfikir tentang kesetiaan terhadap negara dan masyarakat China sebagai tujuan utama. Namun dalam tahap berikutnya sebagian kelompok ini menggunakan tradisi intelektual China berdasarkan Konfusianisme untuk membentuk kesatuan ideologi dibawah faham komunisme.[17]

            Beberapa fakta dibeberapa negara di dunia seperti di Eropa Barat, dalam perkembangannya, masyarakat berkembang menuntut haknya yang dikuasai oleh bangsawan atau raja dalam sistem masyarakat yang feodalistik. Beberapa gerakan bisa dimulai dari perseteruan antara Raja dengan bangsawan memperebutkan posisi istimewa yang dimiliki oleh Raja.

            Muncul gerakan modernisasi dalam masyarakat yang menolak sistem feodal. Di Jerman, kelompok pedagang atau pengusaha berusaha untuk mengidentifikasi diri mereka dalam suatu kelompok sosial dan kemudian mengadakan gerakan melawan sistem kerajaan dengan asumsi ketidak adilan hak mereka dengan yang dimiliki oleh bangsawan atau Raja. Sedangkan di Inggris, gerakan penolakan terhadap sistem feodal ini dimulai dari kelompok aristokrat yang kemudian menghendaki pembatasan kewenangan dan hak istimewa Raja yang akhirnya mengawah pada demokrasi parlementer.[18]

            Beberapa gerakan modernisasi menentang sistem feodalisme di Eropa Barat banyak didominasi oleh kelompok terpelajar dan pedagang yang mampu mengidentifikasi dirinya sebagai sebuah kelompok yang mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada kerajaan. Akar rumput dari gerakan perubahan di Eropa berada di tataran kelas atas atau kelas aristokrat dan kelas pedagang. Hal inilah yang tidak terjadi di China. Akar pergerakan pada dasarnya berada di tangan petani namun mereka tidak cukup memiliki kekuatan secara politik dan ekonomi. Kelompok yang memiliki kekuatan secara politik dan ekonomi adalah kelompok tuan tanah dan aristokrat. Tapi kedua kelompok ini sangat bergantung kepada kekuasaan kerajaan. Para tuan tanah memiliki hak istimewa dan bergantung atas kepemilikan tanah kepada kerajaan. Asumsinya adalah sistem kerajaan tidak hanya menciptakan properti (kekuasaan atas tanah) namun juga merupakan sarana untuk mendapatkan properti tersebut melalui birokrasi. Sehingga akar gerakan secara politik untuk perubahan dari feodalisme di China relatif lebih sulit karena kelompok atas yang memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik didukung oleh kerajaan.

            Terjadi simbiosis mutualisme antara  kerajaan, birokrasi dan tuan tanah di China. Ketergantungan kepada kerajaan yang terlalu berlebihan inilah yang mengakibatkan proses modernisasi berjalan lambat dan berbasis pada sektor pertanian karena tanah menjadi satu komoditas dan sumber daya yang paling utama dan menentukan dalam kekuasaan ekonomi dan politik. Sementara itu kerajaan sendiri mengambil untung dengan meletakkan basis kekuasaannya pada kelompok tuan tanah untuk mendukung legetimasi kekuasaan yang dimilikinya.

            Sistem upeti juga menjadi faktor yang mendukung simbiosis mutualisme antara birokrasi dan tuan tanah. Para penguasa lokal atau birokrat mempertahankan kekuasaan mereka dengan mengakui superioritas kaisar China dengan memberikan hadiah serta persembahan sebagai rasa hormat. Untuk memberikan hadiah tersebut para birokrat membutuhkan dukungan dari tuan tanah yang memiliki modal sosial berupa tanah. Dalam pembentukan struktur sosial, pemberian hadiah ini tidak hanya memiliki makna ekonomi sebagai pajak. Pemberian hadiah ini adalah pengakuan terhadap kedaulatan bangsa China  yang dipimpin oleh “Middle Kingdom”.[19]

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Bawah

 

 

Kelas Atas

Sistem Imperial

Aristokrat

Kekuatan ekonomi dan politik

Demokrasi Parlementer

Pedagang

Petani / buruh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Bawah

 

 

Kelas Atas

Sistem Imperial

Aristokrat

BIROKRASI

Tanah

Tuan Tanah

Petani

Legetimasi

Hubungan Sistem Imperial dan kelompok masyarakat di Eropa

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Sistem Imperial dan kelompok masyarakat di China

Gambar 5.5 Perbandingan Hubungan Sistem Imperial dan Masyarakat di Eropa dan China

Sumber : Diolah dari More, Barrington, 1966, Social Origins of Dictactorship and Democracy : Lord and peasant in the Making of the Modern World, Penguin Books, New York

 

            Memasuki masa revolusi, muncul Dr. Sun Yat Sen sebagai sosok pemimpin baru yang berasal dari golongan intelektual. Sen berhasil mengubah China dari negara monarkhi menjadi negara republik. Memasuki revolusi komunis, Mao juga merupakan intelektual yang banyak mendapatkan pengetahuan dari Uni Soviet. Berdasarkan pendapat Mao, perlawanan kelas proletar seperti yang dikemukakan oleh Marx, tidak bisa muncul dengan kesadaran kelas secara alamiah, melainkan harus dibangkitkan dengan memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Oleh karena itu, Mao menggagas apa yang disebut dengan garis massa. Ia membangun sebuah hubungan moral antara pemimpin partai dan massa. Pemimpin partai harus rendah hati dan banyak belajar dari massa dan harus masuk dalam kehidupan massa untuk mendengar aspirasinya terutama dalam permasalahan ekonomi dan sosial. Pada saat yang sama, para pemimpin partai juga bertindak sebagai seorang pengajar yang mengajarkan teori komunisme untuk membantu massa keluar dari permasalahan. Jika metode ini berhasil, maka partai akan menciptakan apa yang disebut dengan mass line atau garis massa yang juga digunakan oleh Lenin di Uni Soviet. Garis massa ini juga termasuk transformasi ekonomi, redistribusi pendapatan yang akan membantu untuk memobilisasi tujuan negara.

Party Leader

Social/economic problems

Communist Ideology

Society / Masses

Redistribution of income

Masses Mobilization

 

Act as teacher

 

Learn from society

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Garis Massa Mao

Source : Angus W. McDonald, Jr. The Encyclopedia of Asian History. New York: Asia Society and Charles Scribner’s Sons, 1988

 

            Konsep garis massa ini diimplementasikan dalam reformasi agraria dengan membatasi bunga dan pajak. Reformasi agraria ini dilaksanakan saat perang menghadapi Jepang. Reformasi ini telah menanamkan imej positif para petani kepada kelompok komunis dan tanpa disadari mereka telah masuk dalam taktik Mao, yaitu memasukkan revolusi sebagai bagian dari kepentingan petani.

Pada masa awal pembentukan engara republik menggantikan sistem monarkhi, kita bisa melihat kelompok intelektual seperti Dr. Sun Yat Sen menggagas perubahan politik di China. Namun, dalam perkembangannya kelompok intelektual ini juga mengalami banyak permasalahan ketika mereka mencoba melakukan rerformasi dalam artian demokratisasi mengingat ketika awal terbentuknya negara republik China, kekuasaan menjadi sentralistik, tidak jauh berbeda dengan pada masa kekaisaran ditambah lagi dengan model otoritarian di bawah kekuasaan Chiang Kai Sek dan kemudian pemerintahan yang dikendalikan dengan pengawalan militer.

            Kelompok intelektual China waktu itu mencoba untuk menggabungkan ide demokrasi Barat dengan ide filsafat politik tradisional China dibawah Konfusianisme. Usaha menuju demokratisasi ini, mendapatkan hambatan dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan konstitusi yang belum menjain kebebasan berpolitik bagi warga negara serta dikotomi istilah warga negara yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap setia kepada negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kuomintang, partai Nasionalis. Setidaknya kelompok intelektual yang mengusahakan kebebasan berekspresi dalam bidang politik ini menghadapi posisi dilematis terutama ketika terjadi perang melawan Jepang dimana kemudian muncul koalisi antara partai nasionalis dan partai komunis China. Posisi kelompok intelektual ini berada dalam dilematis diantara dua filsafat yang berbeda yaitu diantara nasionalis dan komunis yang menurut mereka sama-sama tidak terlalu menjanjikan iklim demokrasi. Dalam pandangan kelompok nasionalis, demokrasi merupakan satu upaya untuk menyatuan bangsa untuk membentuk negara yang kuat, sedangkan dalam pandangan kelompok komunis, demokrasi digunakan untuk menggalang kekuatan melawan imperialisme-borjuis.

            Edmun S.K Fung menganggap bahwa kelompok intelektual ini adalah kekuatan ketiga disamping Kuomintang dan PKC. Kekuatan yang dimaksudkan adalah kekuatan oposisi sipil yang mencoba untuk menegakkan hak asasi warga negara yaitu hak berpolitik.[20] Selain berada diantara dua kekuatan besar Nasionalis-Komunis, kelompok intelektual juga dihadapkan kepada perbedaan filsafat demokrasi liberal Barat dengan filsafat politik tradisional China. Hal ini menyangkut tentang hubungan antara negara dan masyarakat atau hubungan antara rasionalitas individu dengan rasionalitas kolektif. Dalam pandangan Barat, demokrasi dapat tumbuh dalam masyarakat dengan membentuk institusi yang mendukung usaha demokrasi. Usaha semacam ini dapat tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Namun dalam masyarakat China, budaya politik yang dipengaruhi oleh filsafat Konfusian dimana penghormatan dan ketaatan kepada negara merupakan sebuah kebajikan menjadikan posisi kelompok intelektual berada dalam posisi dilematis. Dilematis karena pada dasarnya kelompok ini tidak menginginkan penerapan demokrasi-liberal Barat secara penuh di China melainkan sebuah kombinasi dengan filsafat politik tradisional China. Sementara itu baik kelompok Nasionalis dan Komunis menggunakan filsafat politik tradisional China untuk melegetimasi kekuasaannya. Dilematis yang lain yang dialami oleh kelompok intelektual China pada awal republik adalah kondisi riil China saat itu yang sedang berperang melawan Jepang. Kondisi perang tidak kondusif untuk menerapkan demokrasi karena fokus nasional saat itu adalah mengusir Jepang dari China. Oleh karena itu akhirnya fokus perjuangan kelompok intelektual dalam membangun demokrasi di China diarahkan pada satu hal yang bersifat umum yaitu penegakan hak asasi manusia.

KUOMINTANG

P  K  C

intelektual

CHINA

Komunis

Nasionalis

Demokrasi Liberal Barat

Filsafat Politik Tradisional

Usaha Demokrasi

Perang China – Jepang

A

B

C

D

 

 

 

 

                                                                                

 

 

Gambar 7.8 Peran Kelompok Intelektual Dalam Demokrasi masa awal Republik

Keterangan :

A     : Posisi kelompok intelektual disebut sebagai kelompok ketiga diantara dua kekuatan besar yaitu Kuomintang dan PKC

B     : Posisi kelompok intelektual berada diantara dua ideologi berpengaruh di China yaitu Komunis dan Nasionalis

C    : Posisi kelompok intelektual berada diantara dua filsafat politik yaitu filsafat politik tradisional China, Konfusianisme dan Demokrasi Liberal Barat.

D     : Posisi kelompok intelektual ditengah pilihan kondisi yang dilematis yaitu usaha mengusir Jepang dari China dan usaha membangun demokrasi

 

            Usaha penegakan demokrasi di China pada awal republik mengalami beberapa hambatan kondisional. Pertama, berasal dari kondisi domestik dimana pada awal terbentuknya China sebagai negara republik, China sedang menghadapi ancaman penjajahan Jepang yang telah menguasai Manchuria. Fokus perjuangan bangsa China menjadi terpusat pada usaha untuk mengusir Jepang dan hal ini mempersatukan dua kekuatan besar di China yaitu Kuomintang dan PKC. Kondisi seperti ini membuat usaha untuk menegakkan demokrasi melalui pembentukan konstitusi menjadi terhambat karena usaha membangun sebuah lembaga demokrasi menjadi urusan kedua setelah masalah invasi asing. Kedua, kondisi internasional saat itu yang lebih terfokus pada Perang Dunia II dan urusan mengenai HAM dan demokrasi bukan menjadi isu global utama. Oleh karena itu China juga tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar untuk usaha penegakan HAM dan demokrasi.

            Peran kelompok intelektual China dalam penegakan demokrasi di China pada awal republik ternyata membawa bibit-bibit perjuangan menuju demokrasi pada masa sesudahnya. Meskipun menjadi kekuatan ketiga dalam perpolitikan di China, namun kelompok intelektual ini pecah menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang berafiliasi dengan Kuomintang, kelompok yang berafiliasi dengan PKC dan kelompok yang independen. Kondisi ini membuat usaha menuju demokrasi seperti model Barat mengalami hambatan. Memasuki masa pemerintahan Mao, kelompok intelektual diarahkan pada pendidikan politik Marx-Mao yang berintikan pemikiran dan penafsiran ide politik Mao melalui Revolusi Kebudayaan. Kondisi represif terhadap kelompok intelektual China pada masa Mao ternyata justru membuat kelompok intelektual pro demokrasi berada di bawah tanah yang akhirnya muncul kembali dalam reformasi Deng Xiao Ping. Puncak dari usaha demokrasi kelompok intelektual pada masa ketiga setelah China Republik ini adalah ketika terjadi peristiwa Tiananmen tahun 1989.[21]

            Perkembangan demokrasi mengalami banyak perbedaan pada masa sebelum dan sesudah kepemimpinan Mao. Fung mencatat beberapa perbandingan usaha demokrasi yang diilhami oleh kelompok intelektual pada masa sebelum dan sesudah Mao yaitu :

1.      Pada masa sebelum pemerintahan Mao, usaha demokrasi lebih didominasi oleh kelompok intelektual profesional yang berasal dari kelangan kampus. Pasca Mao, kelompok intelektual ini menjadi meluas menjadi siapapun yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi meskipun dia tidak berasal dari kalangan pendidikan formal sekolah.

2.      Pada masa pra Mao, kelompok intelektual sebagai kekuatan ketiga dalam masyarakat menghadapi dua kekuatan besar yang memiliki basis massa yang besar pula. Sedangkan pada masa pasca Mao, yang ada hanya satu partai tunggal yang berimplikasi pada kekuatan kelompok intelektual menjadi kekuatan kedua dalam masyarakat China. Meskipun secara praktis, ruang gerak kelompok ini juga mengalami pembatasan, namun setidaknya kelompok ini berhasil membuat China memiliki kebijakan untuk membuka diri terhadap dunia luar dan melakukan reformasi ekonomi.

3.      Pada masa pemerintahan Kuo Min Tang, faktor ekonomi bukanlah faktor utama dalam perjuangan sipil. Namun pada masa pasca Mao, faktor ekonomi adalah faktor penting dimana reformasi politik didahului dengan reformasi ekonomi dalam konteks pembangunan. Maksudnya, pembangunan ekonomi melalui reformasi ini akan membawa kesadaran publik akan kebebasan individu.

4.      Pada masa pra Mao, kondisi China masih disibukkan dengan usaha membangun negara sekaligus mengusir Jepang. Namun pada masa tahun 1980an kondisi internasional telah berubah dimana kekuatan politik internasional sedang pada kondisi melemahnya kekuatan Uni Soviet dan Eropa Timur. Kondisi China saat itu tidak lagi sedang dalam kondisi perang, tidak ada revolusi dan tidak berada dalam ancaman imperialisme asing, yang ada hanya perhatian dunia internasional terhadap penegakan HAM.[22]

Pada masa pemerintahan Mao terjadi banyak konflik antara kelompok intelektual dengan PKC. I Wibowo menggolongkan ada tiga bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok intelektual dalam melawan kebijakan represif PKC dibawah Mao. Pertama adalah intelektual yang melakukan perlawanan sebisa mungkin sampai akhirnya ia menyerah terhadap penyiksaan. Para intelektual yang dianggap bertentangan dengan revolusi berusaha menampik segala tuduhan yang diberikan, namun dalam usahanya tersebut mereka akhirnya menyerah dan terpaksa mengakui kesalahan yang mereka anggap tidak mereka lakukan. Bentuk perlawanan yang kedua adalah para intelektual yang tidak mau mengakui tuduhan yang diberikan sampai akhirnya mereka dijatuhi hukuman penjara atau dikirim ke tambang-tambang sebagai pekerja. Perlawanan yang ketiga adalah perlawanan yang dilakukan oleh para intelektual yang pada awalnya justru tergabung dalam PKC, namun dalam perkembangannya mereka melihat banyak penyimpangan seperti korupsi yang dilakukan oleh kader partai sehingga mereka mengeluarkan kritikan kepada PKC. Namun kelompok intelektual ini masih lebih beruntung daripada dua kelompok sebelumnya karena mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.[23]

Memasuki masa reformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Deng Xiao Ping, kebijakan represif terhadap kelompok intelektual mulai dihapuskan. Modernisasi yang dilaksanakan oleh Deng tentu saja membutuhkan bantuan dari kelompok intelektual. Mereka harus dimobilisasi untuk mendukung gerakan reformasi ini. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Deng adalah penerapan kembali sistem ujian negara untuk masuk ke universitas pada tahun 1977 dan otonomi pendidikan tinggi yang berakibat keluarnya partai dalam urusan universitas. Kebijakan yang lain adalah dengan dikeluarkannya ijin sekolah keluar negeri pada tahun 1978. kebijakan ini sangat berbeda dengan kebijakan sebelumnya karena Deng memberikan ijin kepada intelektual China untuk bersekolah kenegara-negara Barat dimana sebelumnya para intelektual hanya bisa bersekolah di Uni Soviet atau negara-negara komunis di Eropa Timur. Kebijakan yang lain adalah dihidupkannya kembali Akademi Ilmu Pengetahuan pada tahun 1981 dan terlepas dari pengawasan partai. beberapa kebijakan diatas merupakan implementasi dari pemikiran Deng yang menganggap bahwa modernisasi hanya dapat dilaksanakan dengan pengingkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[24]

            Meskipun kelompok intelektual diberikan kebebasan berekspresi, namun mereka harus tetap mengacu pada aturan dasar yang ditetapkan oleh Deng. Deng mengeluarkan empat prinsip dasar yaitu jalan sosialis, berpegang pada kediktatoran proletariat, berpegang pada kepemimpinan PKC dan berpegang pada Marxisme-Leninisme dan pikiran Mao Ze Dong.[25] Empat prinsip dasar ini sebenarnya merupakan bentuk kontrol dari pemerintah terhadap aktivitas kelompok intelektual. Pemerintah dapat menggunakan empat prinsip ini untuk membatasi kelompok intelektual jika dianggap membahayakan PKC.

            Akibat dari kebijakan Deng ini, China mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Berbagai lembaga penelitian dan kelompok pekerja seni berekspresi menggambarkan apa yang telah dan sedang mereka alami di China. Kelompok intelektual ini mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi China dalam proses modernisasi ekonomi namun tetap berdasarkan pada sosialisme. Ding Xueliang menggolongkan kelompok intelektual pada masa reformasi ekonomi ini dalam empat kelompok yaitu :

1.      Radical marginal intellectual. Kelompok ini terdiri dari para intelektual yang lahir sekitar tahun 1949 dan pernah aktif dalam Revolusi Kebudayaan dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Mereka disebut kelompok radikal karena aktifitas mereka yang radikal yang didasari atas pengalaman mereka menyaksikan penderitaan kelompok intelektual pada masa sebelumnya. Sedangkan disebut sebagai marginal karena mereka hidup dan menjalankan profesi intelektual mereka dilaur pusat studi kelompok intelektual. Sebagai contohnya adalah Wei Jingsheng yang hidup sebagai penjaga kebun binatang.

2.      Critical cultural intellectual. Merupakan kelompok intelektual yang bergerak dalam bidang seni dan sastra serta bergabung dengan institusi milik pemerintah atau partai.

3.      Politically active technical intellectuals. Merupakan kelompok intelektual yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan di universitas atau pusat riset.

4.      Independent-minded offical intellectuals. Merupakan kelompok intelektual yang terdiri dari tokoh-tokoh penting dan memiliki reputasi pengetahuan terhadap ideologi partai yang tinggi[26]

 

Puncak dari perlawanan terhadap pemerintahan dibawah PKC adalah para peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989. demonstrasi mahasiswa yang kemudian diikuti oleh para buruh, pegawai pemerintah dan bahkan anggota partai diselesaikan dengan penggunaan kekerasan bersenjata. Peristiwa tersebut telah menyadarkan PKC tentang perluanya kontrol terhadap aktivitas kelompok intelektual di China.

Namun perkembangan progresifitas kelompok intelektual dalam memperjuangkan demokratisasi di China berubah total ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. runtuhnya Uni Soviet yang kemudian pecah menjadi negara-negara kecil merupakan mimpi buruk bagi China. Muncul pemikiran dari kelompok intelektual tentang masa depan China. Jika demokratisasi yang mereka perjuangkan tetap dipaksakan, apakah kemudian nasib yang dialami oleh Uni Soviet juga akan dialami oleh China. Gambaran tentang China yang pecah menjadi negara-negara kecil menimbulkan ketakutan akan masa depan negara ini dari kelompok intelektual.

Kelompok intelektual berubah menjadi kelompok yang konservatif. Mereka berfikiran untuk tetap mempertahankan China seperti yang ada saat ini dan telah dipersatukan dimasa yang lampau. Jalan yang ditempuh adalah dengan tetap menggunakan PKC sebagai alat untuk mencapai kemakmuran dan modernisasi. Mereka menganggap proses modernisasi tidak hanya dicapai dengan jalan westernisasi Barat. Mereka juga mendukung demokrasi namun bukan demokrasi seperti yang dilakuakan oleh negara-negara Barat.

Dari gambaran perkembangan kelompok intelektual ini kita dapat memahami mengapa sampai sekarang setidaknya PKC masih dipertahankan dan sistem politik komunisme masih dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan ketakutan akan hancurnya China seperti yang dialami oleh Uni Soviet. Selain itu, kondisi kelompok intelektual pada masa reformasi ekonomi Deng mengalami perkembangan yang luar biasa dan jauh dari kondisi yang mereka alami pada masa pemerintahan Mao. Oleh karena itu semangat yang kemudian terbangun adalah semangat untuk membangun dan mempertahankan China dengan jalan sosialisme.

 

Penutup

            Kelompok intelektual memegang peranan penting dalam perubahan masyarakat di China. Dilihat dari segi sejarah dan sosial, kelompok intelektual menempati kelas sosial yang tinggi. Ajaran Konfusian menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan dianggap mulia. Namun pada saat China masih berbentuk monarkhi, para intelektual masuk dalam birokrasi dan aristokrat yang bersimbiosis dengan kekuasaan Kaisar.

            Masuk pada masa perubahan dari monarki ke republik bahkan sampai pada masa revolusi komunis, kelompok intelektual memiliki peran penting dalam perubahan ini. Kelompok intelektual berperan sebagai quasi group dalam masyarakat dimana kelompok ini akhirnya membentuk kelompok intelektual yang pada ujungnya berusaha untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

            Namun yang menjadi menarik adalah bahwa dalam kondisi globalisasi sekarang ini kemudian muncul pertanyaan dimana letak peran kelompok intelektual dalam demokratisasi? Setidaknya ada dua penjelas pertanyaan ini. Pertama, faktor internasional dimana terdapat trauma ketika melihat pengalaman Uni Soviet yang hancur ketika mulai membuka pintu demokrasi. Kelompok intelektual di China sangat berhati-hati dalam mengusung isu demokratisasi karena tidak menginginkan China memiliki nasib yang sama dengan Uni Soviet. Kedua, faktor domestik dimana juga terdapat traumatik dengan masa sebelumnya. Masa sebelumnya yang dimaksud disini adalah pada masa Mao berkuasa. Kelompok intelektual mengalami banyak tekanan terutama dengan Revolusi Budaya dan Kampanye Biarkan Seribu Bunga Berkembang. Oleh karena itu, kondisi sosial sekarang ini masih cianggap cukup nyaman terutama juga didukung reformasi dalam tubuh Partai Komunis China yang semakin menarik pengaruhnya dari beberapa sektor publik seperti memberikan kesempatan untuk membuka partai politik meskipun masih dalam pengawasan PKC dan negara.

 

Daftar Pustaka

Bagus, Lorens, 2000, Kamus Filsafat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Bain, Chester A, 1962, The Far East, New Jersey, Littlefield,Adams & Co

Berger, Peter L.1990. Revolusi Kapitalisme (terjemahan). Jakarta. LP3ES

Bottomore, T.B., 2006, Elite dan Masyarakat (terjemahan), Jakarta. Akbar Tanjung Institute

Brunsvick, Yves. 2005. Lahirnya Sebuah Peradaban :Goncangan Globalisasi. Yogyakarta. Kanisius

Council on Foreign Relations. 2005. Amerika dan Dunia : Mempertentangkan Bentuk Baru Politik Internasional (terj). Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

Fung, Edmund S, 2006, In Search of Chine Democracy : Civil Opposition in Nationalist China 1929-1940, Cambridge University Press, Cambridge

Granet, Marcel, 1959, Chinese Civilization, New York, Meridian Books

Goldman, Merlie, 1994, Sowing the Seeds of Democracy in China : Political Reform in the Deng Xiao Ping Era, Cambridge, Harvard University Press

Hardiman, F Budi. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurger Habermas. Yogyakarta. Kanisius

Hermawan, Yulius P (Eds). 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi. Bandung. Graha Ilmu

Hirst, Paul (Eds). 2002. Globalization in Question (Second Edition). Cambridge. Polity Press

Kahin, George McTurnan (ed). 1963. Major Governments of Asia. New York. Cornell University Press

Kinloch, Graham C, 2005, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi (terjemahan), Bandung, Pustaka Setia

Korten, David. 2002. The Post Corporate World : Kehidupan Setelah Kapitalisme (Terj), Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

Ohmae, Kenichi.2002. Hancurnya Negara Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas. Yogyakarta. Qalam

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2005, Teori Sosiologi Modern (terjemahan), edisi keenam, Jakarta, Kencana

Setiawan, Bonie.1999. Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga : Teori-Teori Radikal Dari Klasik Sampai Kontemporer. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sklair, Leslie. 1991. A Sociology of the Global System. New York. Simon & Schuster International Group

Sunarko, Bagus Sigit, 2005, Konstruksi Kebijakan Keamanan India Era 1990an dan Implikasinya Pada Dinamika Keamanan Di Asia Selatan Dalam Perspektif Konstruktivisme, Thesis, Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada

Syam, Firdaus, 2007, Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3, Jakarta, PT. Bumi Aksara

Toma, Peter A. 1990. International Relations : Understanding Global Issues. California. Brooks/Cole Publishing Company

Wibowo, I (Eds). 2003. Neoliberalisme. Yogyakarta. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodata Penulis

Tonny Dian Effendi (Tjhan Fuk Yin), lahir di Blitar pada Agustus 1982, menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah di kota Blitar. Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) konsentrasi pada ilmu hubungan internasional dari Universitas Jember pada tahun 2005. Saat ini sedang menempuh program Magister Sosiologi konsentrasi pada Sosiologi Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang dengan beasiswa PPS UMM pada tahun 2006. Selama mahasiswa pernah aktif dalam kegiatan mahasiswa seperti wakil ketua Paduan Suara Mahasiswa FISIP UNEJ tahun 2001-2003, pengurus Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) UNEJ dan mendirikan komunitas studi masalah internasional KDK institute. Penelitian yang pernah dilaksanakan adalah Pendapat Generasi Muda Tionghoa terhadap Nasionalisme Indonesia : Studi Kasus Pada Pelajar dan Mahasiswa di Kota Jember tahun 2001, penelitian skripsi Dampak Limpahan (spillover effect), Ekspor, Modal Dalam Negeri dan Pengaruh Terhadap Masyarakat Sekitar Industri : Suatu Studi Kasus Pengaruh MNC terhadap Host Country tahun 2005, Persepsi Aktor Pemerintah Daerah terhadap Peluang dan Tantangan Hubungan Luar Negeri di Era Otonomi Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2007, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan : Salah Satu Aspek Penting Implementasi Konsep CSR  tahun 2007, Krisis Pangan Dunia : Revitalisasi Neo-Fungsionalisme? Tahun 2008. Saat ini sedang melaksanakan penelitian bertema Masyarakat Sosialis Ditengah Sistem Kapitalisme Global : Sebuah Studi Sosiologi Politik Masyarakat Sosialis di China, Isu Global dalam Konteks Lokal : Studi Pada Isu Global dalam Konteks Masyarakat Malang Raya, Pengaruh Globalisasi Budaya Jepang Kepada Generasi Muda Indonesia : Studi Pada Komunitas Cosplay dan J-Zone Malang, Persepsi Masyarakat terhadap Peran Partai Politik dalam Demokrasitasi : Studi pada Masyarakat Malang Raya. e-Diplomacy Pemerintah Daerah di Indonesia

Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional di era Globalisasi. Penulis sejak tahun 2007 bertugas sebagai staf pengajar pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang dengan mata kuliah yang pernah diampu yaitu Ekonomi Internasional, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Diplomasi, Hubungan Internasional di Asia, Globalisasi dan Nasionalisme dan Isu-isu Global . Penulis dapat dihubungi di tonny_dian@yahoo.com dan tonnyeffendi.wordpress.com

 

 

 

 

 



[1] Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada M. Mas’ud Said Ph.D dan Himawan Bayu Patriadi Ph.D yang memberikan saran dalam tulisan ini.

[2] Pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

[3] Ohmae, Kenichi.2002. Hancurnya Negara Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas. Yogyakarta. Qalam hal xv

[4] Council on Foreign Relations. 2005. Amerika dan Dunia : Mempertentangkan Bentuk Baru Politik Internasional (terj). Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, hal 32-33

 

[5] Sklair, Leslie. 1991. A Sociology of the Global System. New York. Simon & Schuster International Group, hal 171

 

[6] Ibid., hal 172

[7] Wibowo, I (Eds). 2003. Neoliberalisme. Yogyakarta. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas hal 5-6

[8] Hermawan, Yulius P (Eds). 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi. Bandung. Graha Ilmu, hal 217

[9] Korten, David. 2002. The Post Corporate World : Kehidupan Setelah Kapitalisme (Terj), Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, hal 16-17

 

[10] Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2005, Teori Sosiologi Modern (terjemahan), edisi keenam, Jakarta, Kencana, hal 153

[11] Kinloch, Graham C, 2005, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi (terjemahan), Bandung, Pustaka Setia hal 217

[12] dikutip dalam Ritzer, George, 1959,1968  dan Goodman, Douglas J, 2005

[13] Dahrendorf 1959 : 165 dikutip dalam Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2005 : 154

[14] Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, op cit., hal 155

[15] Dahrendorf, 1959:180 dikutip dalam Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2005:156

[16] Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, op cit., hal 157

[17] I Wibowo menyatakan bahwa tradisi intelektual China berbeda dengan Barat. Ia membandingkan antara tradisi intelektual Barat menurut definisi Bottomore yang menyebutkan bahwa kelompok intelektual adalah sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ide baik dari kalangan pendidikan maupun orang yang tidak mengenal pendidikan sekalipun. Sedangkan dalam intelektual di China, yang disebut dengan kelompok intelektual adalah orang-orang yang belajar melalui jalur pendidikan yaitu sekolah dan filsafat yang paling dominan adalah ajaran Konfusianisme yang mengajarkan tentang bagaimana berbakti kepada negara.

[18] Moore, log cit hal. 181

[19] Jones, Walter S, log cit., hal. 167-168. “Middle Kingdom” adalah sebutan bagi kekaisaran China yang pusat kekuasaan berada di wilayah yang dianggap pertengahan kekuasaan China yang begitu luas. Sebutan Middle Kingdom ini didasarkan atas sebutan bagi negara China yaitu Chung Guo (kerajaan tengah).

[20] Fung, ibid., hal 337-340

[21] Dalam penelitian ini masa ketiga yang dimaksudkan adalah masa dimana China dibawah kepemimpinan Deng Xiao Ping. Setelah China menjadi republik setidaknya terjadi tiga kali transformasi dalam masyarakat China. Masa pertama adalah masa awal republik yang ditandai dengan kekuasaan Kuo Min Tang. Masa kedua adalah setelah China menjadi Republik Rakyat China yang dibawah kepemimpinan Mao Ze Dong. Dan masa ketiga adalah masa dimana China mengalami pembaharuan ekonomi yang berimplikasi pada perubahan politik meskipun tidak mengubah sistem komunis. Pada masa terakhir ini China membuka hubungan dengan negara lain secara terbuka untuk mendukung pembangunan ekonominya.

[22]Fung, Edmund S, 2006, In Search of Chine Democracy : Civil Opposition in Nationalist China 1929-1940, Cambridge University Press, Cambridge hal. 350-351

[23] Ibid., hal 244-245

[24] Ibid., hal 239

[25] Xiaping, Deng 1983, Jianche se xiang jiben yuanse, 30 Maret 1979 dalam Deng Xiaoping wenxuan 1975-1982, Renmin Chunbanshe, Beijing, hal 151 dalam ibid., hal 240-241

[26] Xueliang, Ding, 1994, The Decline of Communism in China : Legetimacy Crisis 1977-1989, Cambridge University Press, Cambridge hal 44-52, dalam ibid., hal 257-258

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s